KEPUTUSAN Inggeris untuk Brexit atau hengkang dari keanggotaannya di Uni Eropa (UE) , berbuntut memicu keinginan Skotlandia untuk memisahkan diri dari Inggeris (dalam Britania Raya-red) karena pertimbangan ekonomi.
Referendum Skotlandia dijadwalkan akan diselenggarakan pada akhir 2018 atau paling lambat pada awal 2019 walau dari sejumlah jajak pendapat dan referendum sebelumnya (2014), mayoritas rakyat Skotlandia menghendaki tetap bersama Inggeris karena juga ingin tetap menjadi bagian UE.
Tentu saja, Inggeris menentang keras wacana yang digulirkan oleh Partai Nasionalis Skotlandia (SNP) pimpinan Menteri Pertama Nicola Sturgeon yang juga didukung oleh Partai Hijau itu.
Alasannya, referendum yang diselenggarakan Skotlandia pada 2014 dan dianggap final oleh Inggeris, mayoritas rakyat Skotlandia (55 persen) masih ingin tetap berada di bawah naungan Inggeris.
Lagipula, PM Inggeris Theresa May menganggap saat negaranya kini sedang bersiap-siap mengaktifkan Pasal 50 Traktat Lisabon pada 29 Maret nanti yang menandai resminya perpisahan Inggeris dengan UE , bukan lah saat tepat untuk membahas isu referendum.
May bertekad untuk mempertahankan Skotlandia, Irlandia Utara dan Wales sebagai kesatuan tidak ternilai dalam wadah Britania Raya dan menuding SNP berupaya memecah belah hanya karena terobsesi pada ambisi nasionalisme Skotlandia.
Sebaliknya PM Skotlandia, Sturgeon menilai penguasa Inggeris telah mengambil keputusan sepihak untuk berpisah dengan UE tanpa mempedulikan risiko yang dihadapi perekonomian dan posisi negara di kancah global.
Namun demikian, jika merdeka dari Inggeris yang sudah memutuskan hengkang dari UE, Skotlandia tidak otomatis terhubung dengan akses pasar Eropa, tetapi harus mendaftarkan diri lagi.
Sturgeon menuding Inggeris tidak pernah menanggapi opsi alternatif yang diajukan Skotlandia sejak diselenggarakannya referendum Brexit untuk hengkang dari UE pada Juni 2016 lalu. Penguasa Inggeris pernah menolak usulan Skotlandia untuk memperoleh status semi-otonomi agar tetap dalam UE.
Sikap rakyat Skotlandia sendiri sebenarnya terbelah dua, sama kuatnya antara yang ingin tetap menjadi bagian Inggeris dan yang ingin merdeka, namun demikian, mayoritas menginginkan tetap bergabung dalam wadah UE demi akses pasar ke Eropa.
Sturgeon cemas, jika Skotlandia tetap bernaung di bawah Inggeris yang sudah bukan anggota UE lagi (pasca Brexit) , puluhan ribu tenaga kerja Skotlandia yang saat ini berkiprah di sejumlah negara EU akan kehilangan pekerjaan.
Segudang persoalan juga dihadapi Inggeris yang menuruti kehendak rakyatnya melalui referendum untuk Brexit atau berpisah dari UE.
Pasca Brexit, Inggeris akan kehilangan akses ke pasar tunggal Eropa (European Single Market) termasuk izin kerja bagi warga negara UE atau sebaliknya dan harus membayar mahar perceraian sebesar 20 milyar Euro.
Baik Inggeris maupun Skotlandia, mau tidak mau harus mengikuti kehendak rakyat masing-masing. Risikonya, difikir belakangan nanti. (AP/Reuters/NS)
