5.000 Korban Tewas dalam Aksi-aksi Demo Iran

Demo-demo massa menentang pemerintah Iran sejak 28 Des. lalu yang berujung anarkis, sebaliknya yang juga direspons keras oleh aparat keamanan, diperkirakan sudah menewaskan lebih 5.000 orang. (ilustrasi West Asia News Agency)

TIDAK diketahui jumlah pasti korban terutama akibat kekerasan oleh aparat keamanan Iran selama aksi-aksi unjuk rasa yang berlangsung di lebih 100 kota di seluruhnya 31 provinsi di Iran sejak 28 Desember lalu.

Rezim pemerintah Iran sejauh tidak pernah mengungkap jumlah korban, namun seorang pejabat Iran yang tidak bersedia disebut namanya mengungkapkan pada Reuters (18/1), korban tewas paling tidak mencapai 5.000 orang, mayoritas pengunjukrasa.

Pejabat itu, yang menolak diungkap identitasnya, mengungkap dari total kematian, 500 di antaranya adalah personel keamanan. Ia juga  menyalahkan  aksi “teroris dan perusuh bersenjata” atas pembunuhan “warga Iran yang tidak bersalah”.

Selain itu dia juga mengatakan beberapa bentrokan terberat dengan jumlah kematian tertinggi terjadi di wilayah separatis Kurdi di barat laut Iran.

Di wilayah ini, menurut dia,  separatis Kurdi aktif dan merupakan lokasi peningkatan kekerasan paling parah dalam periode kerusuhan sebelumnya.

“Jumlah korban akhir diperkirakan tidak akan meningkat tajam,” kata pejabat itu yang juga meyakini,  Israel dan kelompok bersenjata di luar negeri telah mendukung dan mempersenjatai demonstran yang turun ke jalan.

Pihak berwenang Iran secara teratur menyalahkan kerusuhan pada musuh asing (AS), termasuk Israel – musuh bebuyutan Republik Islam itu yang melancarkan serangan militer, Juni tahun lalu.

Bermula dengan tewasnya beberapa petinggi satuan Garda Revolusi Iran (IRGC), milis Hamas dan Hisbullah dukungannya, Iran melancarkan serangan rudal secara masif ke Israel, dibalas dengan serangan Israel ke tiga reaktor nuklir utama Iran di Fordow, Nathan dan Isfahan.

AS bahkan dilaporkan ikut membantu Israel menghancurkan ketiga reaktor nuklir Iran tersebut. Saling serang selama beberapa hari, Juni lalu itu berhenti setelah meminta kedua belah pihak menahan diri.

Di tengah meluasnya aksi-aksi menentang pemerintah Iran saat ini, pemerintah Iran menyatakan telah menangkap setidaknya tiga ribu orang dalam demonstrasi yang sudah berlangsung selama beberapa pekan itu.

Sementara Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuduh Presiden AS Donald Trump bertanggung jawab atas kematian warga yang terjadi selama gelombang protes di negara tersebut.

“Kami meminta pertanggungjawaban Presiden Trump atas korban jiwa, kerusakan, dan tuduhan yang dia ajukan terhadap bangsa Iran,” kata Khamenei kepada kerumunan pendukungnya dalam pidatonya, Sabtu (17/1) seperti dilaporkan AFP.

Negara Arab minta Iran tahan diri

Sementara itu sejumlah negara Arab dilaporkan mendesak Iran agar tidak melakukan pembalasan apabila Amerika Serikat melancarkan serangan militer.

Seruan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah meluasnya konflik dan pecahnya perang regional di Timur Tengah.

Negara-negara Arab yang terlibat di antaranya Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Mesir yang mengkhawatirkan dampak besar jika Iran merespons serangan AS dengan aksi militer balasan.

Para pejabat Arab menilai langkah balasan dari Teheran berpotensi memicu eskalasi yang sulit dikendalikan dan menyeret banyak negara ke dalam konflik terbuka.

Desakan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, seiring tekanan internasional terhadap Iran dan dinamika keamanan yang belum stabil.

Negara-negara Arab disebut mendorong penyelesaian krisis melalui jalur diplomasi dan dialog, alih-alih respons militer yang dapat memperburuk situasi.

Di sisi lain, Iran dilaporkan tetap bersikap waspada dan memandang setiap ancaman militer sebagai hal serius, meski masih membuka ruang komunikasi diplomatik.

Ketegangan antara AS  dan Iran dinilai masih berpotensi meningkat, sementara negara-negara kawasan berupaya mencegah konflik berubah menjadi perang terbuka.

Kebijakan Presiden Trump menyerang Venezuela dan menangkap presidennya, Nicolas Maduro,  3 Januari lalu apapun alasanya, jelas melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, namun sebaliknya, setiap pemerintah harus amanah, adil dan prorakyat.

Jangan sampai, seperti di Venezuela, mayoritas rakyat malah mendukung negara lain (AS) yang menyerang negaranya dan menculik presidennya.    (Reuters/ns)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here