HARAPAN para aktivis HAM agar pemerintah baru Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan mengenakan sanksi keras atas laporan intelijen soal keterlibatan lingkaran dalam Kerajaan Arab Saudi atas kematian wartawan Jamal Khashoggi sirna.
Dalam Jumpa Pers di Washington (1/3) Jubir Pemerintah AS, Ned Price hanya meminta agar penguasa Saudi membubarkan Satuan Khusus yang dibentuk untuk membela Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan menghentikan operasi-operasi terhadap para penentang kerajaan. Satuan itu ditengarai bertugas menghabisi Khasoggi.
Khashoggi, koresponden koran Washington Post yang bermukim di AS, raib saat mengurus surat nikah di Kantor Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, 2 Okt. 2018, sementara tunangannya, WN Turki, Hatice Chengiz yang berada di luar gedung menantinya dengan sia-sia.
Intelijen AS, CIA sebenarnya juga meyakini Pangeran MBS secara pribadi yang telah memerintahkan pembunuhan tersebut, namun tidak pernah ada pernyataan terbuka atau bukti terkait hal itu.
Sebaliknya, MBS membantah telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi, tetapi mengatakan bahwa dia bertanggung jawab.
Price menyebutkan, pembunuhan Khashoggi adalah aksi brutal dan merupakan tindakan yang tidak bisa diterima serta menetapkan 76 warga Saudi untuk dicekal memasuki AS dan membekukan aset mereka. Namun tidak dirinci, nama-nama orang tersebut.
Sebelumnya, para aktivis HAM dan sejumlah kalangan di Timur Tengah juga berharap akan ada perubahan signifikan terkait relasi AS dan Saudi , mengingat laporan ivestigasi CIA yang menyebutkan keterlibatan kalangan istana atas kematian Khashoggi diumumkan selang dua bulan setelah Biden menempati Gedung Putih.
Bukti yang ditemukan a.l. due jet pribadi yang digunakan oleh misi jagal Saudi yang diduga membantai Khashoggi ternyata perusahaan milik Pangeran MBS. Dokumen pengadilan tentang kepemilikan pesawat tersebut oleh lingkaran kerajaan Arab Saudi diungkapkan oleh media CNN baru-baru ini.
Berlabel “Sangat Rahasia” dan ditandatangani oleh menteri Saudi, berkas dokumen itu mengungkap perintah MBS sebagai putra mahkota terkait pengalihan kepemilikan pesawat.
Dokumen Kepemilikan Pesawat
Dokumen menyingkap pemindahan kepemilikan Sky Prime Aviation menjadi aset negara, mengacu isi surat seorang menteri yang berbunyi: “Sesuai instruksi Yang Mulia Putra Mahkota, segera setujui penyelesaian prosedur yang diperlukan”.
Nilai pengalihan pesawat 400 miliar dollar AS (Rp 5,6 kuadriliun) pada akhir 2017, dan pesawat-pesawat perusahaan tersebut kemudian digunakan dalam pembunuhan Khashoggi pada Oktober 2018.
Lembaga Pengelola Investasi Kerajaan Saudi dikenal sebagai Dana Investasi Publik yang dikendalikan oleh Raja Saudi dan diketuai oleh putra mahkota, MBS.
Dokumen yang mengungkap relasi antara kepemilikan pesawat dan Pangeran MBS diajukan oleh sekelompok BUMN Kerajaan Saudi dan digunakan sebagai bagian gugatan penggelapan yang mereka buka di pengadilan Kanada terhadap mantan pejabat intelijen Saudi, Saad Aljabri.
Aljabri yang kemudian menuduh Putra Mahkota MBS telah mengirim tim pembunuh bayaran dengan dua pesawat jet tersebut untuk menghabisi Khashoggi.
Berdasarkan laporan PBB sebelumnya, Sky Prime Aviation yang mengoperasikan dua jet perusahaan Gulfstream dilaporkan terbang ke dan dari Istanbul mengangkut 15 anggota tim pembunuh.
Setelah Khashoggi diduga terbunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, para pelaku diduga kuat dengan cepat melarikan diri menggunakan pesawat.
Satu pesawat jet dengan nomor ekor HZ-SK1 baru saja mendarat malam saat kejadian dan satu jam lima belas menit setelah mendarat, pesawat kembali mengudara bersama enam anggota tim Saudi.
Empat setengah jam kemudian, pesawat kedua, nomor ekor HZ-SK2, lepas landas dari Bandara Ataturk dengan tujuh orang lagi di dalamnya. Jet pertama terbang melalui Kairo, yang kedua melalui Dubai dalam perjalanan kembali ke Riyadh.
Dua anggota terakhir dari tim pembunuh bayaran terbang dengan pesawat komersial dari Istanbul ke Riyadh.
Kebenaran kadang-kadang tersamarkan jika menyangkut kepentingan lebih besar, antarelite dan politisi, apalagi antarpenguasa atau pemerintahan.
