TALIBAN sempat mengejutkan dunia saat dengan cepat berhasil menguasai ibukota Afghanistan, Kabul (15/8) lalu, namun sampai hari ini belum tercapai kesepakatan terkait pembentukan pemerintahan baru.
Bentuk rezim baru di Afghanistan pasca pemerintah Presiden Ashraf Ghani dukungan Amerika Serikat yang kabur ke Uni Emitar Arab menjelang jatuhnya Kabul ke tangan Taliban dinanti dunia.
Sebelumnya, para pemimpin Taliban menyatakan, “wajah” mereka pasti berubah, akan membentuk pemerintahan inklusif melibatkan berbagai faksi di Afghanistan, merangkul semua pihak, melakukan amnesti umum dan memberikan peluang dan kebebasan bagi kaum perempuan.
Tentu saja, di dalam negeri tidak semua orang bisa mempercayainya begitu saja karena trauma dengan aksi kekerasan, pelanggaran HAM dan pengekangan pada kaum perempuan saat Taliban berkuasa antara 1996 sampai 2001.
Buktinya, ribuan penduduk berusaha dengan berbagai cara keluar dari Afghanistan, termasuk nekat dengan bergelantungan di badan pesawat sehingga sejumlah orang tewas pasca jatuhnya Kabul ke tangan Taliban.
AS, Uni Eropa dan negara-negara lain bersikap “wait and see” untuk mengakui pemerintahan baru Taliban sebelum mengucurkan bantuan yang sangat diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur dan perekonomian Afghanistan yang porak poranda dilanda konflik berkepanjangan sejak lebih empat dekade lalu.
Di dalam negeri, tak hanya kesepakatan antarinternal Taliban, faksi-faksi lain seperti Mujahiddin dan kelompok etnis di luar mayoritas Pashtun yang dinanti, gangguan sewaktu-waktu juga bisa datang dari tentara nasional Afghanistan (ANA) dan kelompok NIIS cabang Korashan.
Serangan NIIS ke bandara Kabul yang menewaskan 85 orang (72 warga sipil termasuk 12 anggota Taliban dan 13 tentara AS) 26/8 lalu menunjukkan, Taliban tidak sepenuhnya mampu mengatasi soal keamanan.
Pertempuran dilaporkan juga pecah antara kelompok Taliban dan pasukan komando Afghanistan yang saat ini masih bertahan di Lembah Pansjir, hanya sekitar 128 Km dari Kabul (2/9).
Capres Baru, Haibatullah Akunzada
Di kancah politik, pimpinan tertinggi Taliban, Haibatullah Akhunzada Jumat (2/9) dilaporkan didaulat memimpin Afghanistan didampingi Mawlavi Yacoob salah satu putera pendiri Taliban Mullah Omar, tokoh lainnya Sirajuddin Haquni dan Kepala Kantor Taliban di Qatar, Abdul Ghani Baradar.
Sumber lain menyebutkan, Baradar bakal memimpin Afghanistan didampingi Mawlavi dan pimpinan delegasi Taliban dalam perundingan intra-Afghanistan Mohammad Abbas Stanekzai , sedangkan Akhunzada akan fokus di bidang keagamaan dan hukum syariah.
Pemerintah baru nanti diperkirakan terdiri dari 25 kementerian, didampingi Dewan Konsultatif (Syura) beranggotakan 12 cendekiawan Islam.
Sementara Loya Jirga, semacam MPR atau majelis akbar terdiri dari tokoh-tokoh senior dan perwakilan etnis Afghanistan juga akan dibentuk guna merancang konstitusi baru.
Struktur pemerintah baru Afghanistan, kata Komandan SeniorTaliban Waheedullah Hashimi pada Reuters beberapa waktu lalu, agaknya tidak jauh bentuknya dari pemerintahan mereka sebelumnya (1996 – 2001).
Menurut Hashimi, Taliban tidak akan membahas sistem politik selain Hukum Syariah Islam yang sudah dan akan diterapkan di Afghanistan. “Hukum Syariah. Itu saja, “ tandasnya.
Tentu saja pengakuan terhadap rezim baru di Afghanistan di bawah Taliban amat penting bagi kelangsungan hidup negeri ini yang di ambang keruntuhan karena selama ini cuma mengandalkan bantuan donor, investor asing dan lembaga-lembaga bantuan int’l.
“Krisis ekonomi Afghanistan makin memburuk dan di ambang runtuh sejak 15 Agustus alu (kejatuhan Kabul ke tangan Taliban), “ kata Direktur Program Pangan Dunia (WFP) di Afghanistan Mary-Ellen McGroaty.
Bagi Taliban, kekuasaan bisa diraih melalui kekuatan dan senjata dengan mudah, tetapi mengelola dan mempertahankannya agaknya mejadi persoalan besar. (AFP/Reuters/ns)
