SETELAH Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, sanksi lainnya juga masih mungkin diberlakukan.
Lobi-lobi pun diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketum PSSI Erick Thohir agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat yakni larangan bagi PSSI mengikuti kompetisi di seluruh dunia, baik di level timnas mau pun turnamen antarklub.
Jika sanksi itu dijatuhkan, berarti kemunduran bagi persepakbolaan Indonesia yang baru bangkit merangkak lagi sejak sanksi FIFA sebelumnya akibat ricuh antara pemerintah dan pengurus PSSI pada 2015.
Pembatalan Indonesia selaku tuan rumah PD U-20 saja sudah sangat mengecewakan, selain mengubur mimpi para punggawa Garuda Muda yang sudah berlatih keras sejak sekitar dua tahun di bawah pelatih Shin Tae-yong untuk menyiapkan diri pada laga yang semula akan digelar 20 Mei sampai 11 Juni tersebut.
Selain para pemain dan orang tua atas batalnya penampilan anak-anak mereka, kekecewaan juga dirasakan jutaan pencinta sepak bola dan kerugian dialami negara, baik terkait biaya yang disiapkan dan juga hilangnya potensi pemasukan devisa dari sektor pariwisata.
Paling tidak Rp3,7 triliun telah dianggarkan melalui Kemenpora dan Kemen PUPR untuk membangun prasarana dan sarana seperti venue dan akses jalan di enam kota propinsi yang bakal jadi ajang events akbar tersebut.
Belum lagi kerugian atau sirnanya pemasukan yang bakal dinikmati para vendor, perusahaan iklan, cindera mata (kaos, mascot), restoran dan perhotelan serta maskapai penerbangan, operator perjalanan dan lainnya.
Timnas Garuda Muda yang sudah ditempa keras pun sia-sia dibubarkan dan dikembalikan ke klubnya masing-masing. Nasib mereka pun tidak menentu, karena belum pasti menoreh sukses berkiprah di klub.
Yang bisa dilakukan Indonesia kini, sesuai instruksi presiden kepada Ketum PSSI, antara lain tetap membuka dialog dengan FIFA yang beranggotakan 216 negara di dunia dan memastikan transformasi sepak bola di Indonesia terus bergulir.
Tentu saja, jika sanksi FIFA dijatuhkan, hal itu sulit dilakukan, selain tertutup kesempatan bagi pemain untuk menimba ilmu di klub-klub negara lain, timnas dan klub-klub di tanah air tidak bisa menguji kemampuan mereka, mengundang tim luar negeri atau bertandang.
Tidak ada yang dituntut publik pecinta sepak bola, selain agar politisi tidak semau-maunya membuat keputusan dengan “kaca mata kuda” hanya demi mendongkrak elektabilitas mereka menyongsong Pemilu 2024.
Alasan mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan Israel sesuai konstitusi mestinya dimaknai secara luas dan kontekstual sesuai konstelasi dan geopolitik yang sudah jauh berubah dibandingkan di era awal-awal pasca kemerdekaan lalu.
Penolakan terhadap timnas Israel juga dinilai tidak konsisten, mengingat sebelumnya, pebulu tangkis, pemanjat tebing da pebalap sepeda Israel bisa bertanding di Indonesia, bahkan dua anggota parlemen (Knesset) juga resmi hadir di helat pertemuan antarparlemen (IPU) di Bali, tahun 2020.
Yang lebih menyakitkan, ada yang menjuluki sikap semacam itu lebai, karena dianggap “Lebih Palestina dari orang Palestina dan lebih Arab dari orang Arab”kerena Dubes Palestina sendiri Zuhari Al-Shun menyatakan kehadiran timnas Israel bukan persoalan.
Sebagai catatan, timnas Palestina juga oke-oke saja bertanding dengan kesebelasan Israel, apalagi pelatih Palestina juga berkebangsaan Yahudi, sebaliknya, pemain Israel juga ada yang muslim.
Geopolitik di Timur Tengah terkait konflik Arab – Israel juga sudah jauh bergeser, tercermin dari jalinan hubungan diplomatik yang dilakukan Mesir (Perjanjian Camp David 1979, Jordania (1994), serta Bahrain, Sudan, Maroko dan UEA (2020).
Arab Saudi walau belum membuka hubungan diplomatik, juga diam-diam melakukan sejumlah kerjasama dengan Israel.
Cuma sekedar ucapan maaf dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Panowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster atas pernyataannya menolak timnas Israel yang memicu sanksi FIFA rasanya tidak cukup.
Selain kerugian material dan hilangnya pemasukan, mata dunia juga menyorot Indonesia sebagai negara yang mencampuradukkan isu politik dan olah raga.
Nasi sudah menjadi bubur, “Siapa yang menebar angin, akan menuai badai”, namun yang menyesakkan, yang menebar angin cuma segelintir politisi, namun yang menuai badai stigma buruk mata dunia adalah bangsa ini.
