FAKTA terkait jalan-jalan rusak parah di Provinsi Lampung yang diviralkan di akun tiktok oleh Bima Yudho terus berlanjut hingga beberapa episode dan terakhir ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Orang tua Bima, Yuliman bahkan sempat dipanggil ke rumah dinas Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, dan dimaki-maki, dinilai tidak mampu mendidik anak oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui sambungan telpon sang bupati.
Akibatnya, netizen pun beramai-ramai menyerang gubernur, bahkan banyak yang memosting foto atau video di medsos ruas-ruas jalan di berbagai lokasi di Lampung yang mirip kubangan, dengan lubang-lubang menganga atau genangan air sampai setengah meter.
Arinal dan stafnya pun di berbagai kesmepatan menepis tiktokan Bima tentang amburadulnya sektor pendidikan di Lampung selain kondisi jalan rusak yang tidak pernah diperbaiki selama puluhan tahun gonta-ganti gubernur.
Selain sibuk menangkis tudingan Bima tentang “salah urus” terkait proyek jalan di Lampung, gubernur melalui uasa hukumnya mengadukan Bima ke polisi, walau polisi akhirnya menghentikan penyelidikan, kemungkinan akibat kuatnya desakan citizen dan tidak ada bukti kuat untuk memproses kasusnya.
Klimaks isu tentang jalan rusak di Lampung terjadi saat Presiden Jokowi meninjau langsung ke beberapa lokasi jalan rusak, Jumat (5/5), tidak mengikuti rekomendasi dari pihak Pemprov Lampung yakni ke ruas-ruas jalan yang sedang dikebut perbaikannya saat kunjungan presiden.
Dengan kendaraan sedan kepresidenan Mersedes Benz S600 Pullman Guard RI-1 Jokowi memulai inspeksinya untuk menyakasikan jalan rusak di Kec. Jati Agung, Lampung Selatan, dan usai shalat Jumat, melanjutkan perjalanan ke Kab. Lampung Tengah.
Keluar dari gerbang tol Gunung Sugih, Lampung Tengah, rombongan presiden yang juga diikuti Menteri Perdagagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri BUMN Erick Thohir menuju ruas jalan Kota Gajah – Seputih – Raman – Simpang Randu yang rusak parah.
Perlu 30 menit untuk melintasi jalan sepanjang 60 Km itu, bahkan presiden sempat berganti kendaraan jeep land cruiser di Kec. Seputih Raman, lalu meninjau Pasar Natar dimana ribuan warga yang antusias sudah menanti di pinggir jalan.
“Jalannya mulus, nyaman sampai pak Zul (menteri perdagangan ) dan saya tertidur, “ tuturnya bernada sindiran ke jajaran Pemprov Lampung.
Berbeda dengan gubernur Arinal yang sehari sebelumnya melakukan peninjauan dengan helikopter, presiden menolaknya dan memilih jalan darat serta tidak mengikuti petunjuk gubernur terkait lokasi ruas jalan rusak yang akan ditinjau.
Yang lucu, begitu mendapat kabar, Jokowi akan meninjau jalan-jalan rusak, gubernur pun langsung memerintahkan dinas Bina Marga untuk segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak parah.
Lagi-lagi, netizen pun ramai-ramai mencibirnya, karena jalan yang rusak cuma diuruk bebatuan atau pasir, diapisi aspal seadanya, sehingga dikhawatirkan satu dua hari, apalagi diliwati kendaraan berat pengangkut hasil perkebunan, bakal rusak lagi.
“Sim salabim pembangunan jalan di Lampung. Bak proyek Loro Jonggrang ya (kisah wayang tentang tokoh sakti yang merampungkan pembangunan candi hanya dalam semalam), “ demikian celotehan netizen di sosmed untuk melampiaskan keksalan mereka atas buruknya kiberja pemprov Lampung.
Gubernur Arinal, tanpa ekspressi malu, malah ikut bertepuk tangan saat Presiden Jokowi di hadapan warga mengemukakan, pemeintah pusat akan mengambil alih penanganan jalan jika provinsi atau kabupaten tidak mampu menanganinya.
Rawan Korupsi
Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengemukakan, proyek pembangunan jalan di Indonesia sangat rawan rekayasa untuk dikorupsi.
Modus operandinya, anggaran proyek dibahas pemprov bersama DPRD atau bisa juga diusulkan oleh pemborong yang membiayai atau memfasilitasi rapat-rapat lalu disampaikan ke DPRD untuk disyahkan.
Oknum DPRD, Dinas PU atau Bina Marga bisa juga menjadi proxi atau perpanjangan tangan pemborong yang mengatur atau mengusulkan proyek pembangunan atau perbaikan jalan.
Proyek pembangunan jalan tidak tuntas-tuntas puluhan tahun, sengaja hanya tambal sulam, agar terus ada proyek, anggarannnya pun sering dimark-up atau disunat.
Menurut catatan, ada 856,2 Km ruas jalan yang rusak, 256,4Km rusak berat, 131,7 Km rusak ringan, 468,3 Km rusak sedang dari seluruhnya 1.693 Km di 98 ruas jalan di 16 koridor yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemprov Lampung.
Hanya jika ada kemauan politik yang kuat, praktek korupsi dalam pembangunan jalan bisa dicegah atau dibasmi, tetapi masalahnya, oknum-oknum lintas instansi sudah biasa melakukannya berjamaah dan mereka berada di zona nyaman.
