MASIH di tengah invasi dan bombardemen Israel ke wilayah Gaza, Mohammad Shtayyeh mengajukan pengundurkan diri dari jabatan PM Palestina guna membuka jalan bagi seluas mungkin konsensus nasional.
Sampai hari, ini sudah sekitar 29.600 warga Palestina di Gaza tewas, 70-ribuan lainnya terluka dan ratusan ribu mengungsi akibat bombardemen tak henti-hentinya yang dilancarkan pasukan negara Yahudi itu sejak 8 Oktober tahun lalu.
Pengumuman pengunduran diri Shtayyeh disampaikan di markas Otoritas Palestina di Tepi Barat, Senin (26/2), sedangkan kedudukan milisi Hamas adalah di Jalur gaza.
“Saya sudah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas , Selasa (20/2) lalu, tetapi baru saya ajukan hari ini, “ kata Shtayyeh, seperti dikutip Kantor Berita Palestina, Wafa.
Pengunduan diri Shtayyeh berlangsung di tengah tekanan oleh AS terhadap Presiden Abbas untuk merevitalisasi otoritas Palestina guna  menyiapkan langkah untuk membangun struktur politik jika perang antara Hamas dan Israel di Gaza usai.
Shtayyeh dalam orasinya menyebutkan masa sulit yang dihadapi Palestina saat ini mulai dari bombardemen oleh Israel di wilayah Gaza, kekerasan di Tepi Barat termasuk Jerusalam, di tengah ekonomi global yang sulit serta PBB dan UNRWA (Lembaga Urusan Pngungsi PBB) yang dipreteli oleh Israel.
Otoritas Palestina di Tepi Barat sendiri, menurut Shtayyeh, berkuasa namun tanpa kewenangan (karena dibayangi dominasi kelompok Hamas di Gaza-red), sehingga situasi ini kontraproduktif dalam perjuangan menjadi negara merdeka.
Presiden Abbas Bisa Mnerima
Para pengamat sebelumnya memprediksi, Abbas tidak begitu saja mengabulkan pengunduran diri Shtayyeh karena tenaa dan fikirannya masih diperlukn oleh Otoritas Palestina sehingga walau mundur dari PM pun kemudian ia ditawari jabatan lainnya.
Kabar teranyar menyebutkan, Presiden Abbas sudah bersedia menerima pengudnuran diri Shtayyeh sebagai PM, namun memintanya tetap menjabat sampai penggantinya ditetapkan.
Sementara pihak Hamas seperti diutarakan oleh pejabat seiornya, Sami Abu Zuhri mengemukakan, pengunduran diri Shyayyeh hanya bermakna jika dilakukan brdaarkan konsensus warga Palestina untuk menentukan masa depan dan langkah-langkah untuk mewujudkannya.
Hamas dan Fatah dalam upaya untuk mencapai kesepakatan membentuk pemerintah Bersatu dijadwalkan berudig di Msokow, Rabu (28/2).
Ororitas Palestina yang didominasi oleh fraksi Fatah yang berkuasa di Tepi Barat dibentuk 30 tahun lalu berdasarkan kesepakatan Perjanjian Oslo, sementara Hamas berkuasa di wilayah Gaza dengan ibu kota Ramallah.
Otoritas Palestina kehilangan kontrol atas wilayah Jalur Gaza pada 2007 yang beralih kepada milisi Hamas.
Sebaliknya jika komunitas internasional termasuk PBB mendukung solusi dua negara, Israel menentangnya, sepert tercermin dari penolakan 99 dari 120 anggota parlemen negara Yahudi itu (Knesset) dalam rapatnya, Rabu (21/2) lalu.
Isu Palestina memang ruwet terutama karena penolakan veto oleh AS di Dewan Keamanan PBB terhadap setiap resolusi yang tidak mendukung Israel. (Reuters/ns).
