BOGOR – Empat bulan sudah warga eks-Gafatar dipulangkan ke kampung daerah masing-masing dari Mempawah, Kalimantan Barat. Hingga kini mereka mengeluhkan masih traumatik.
Seperti diberitakan BBC pada Kamis (16/6/2016), Ida, seorang warga eks-Gafatar yang terusir dari Mempawah setelah sempat sebulan tinggal di sana, kini menetap di Cibinong. Dia masih ingat pengalamannya diusir oleh aparat pemerintah.
“Traumatik ya, kalau melihat Babinsa, lihat kepolisian, bahkan melihat orang-orang yang sudah membakar rumah kami, kita tuh seperti gemetar. Apalagi kalau melihat khalayak ramai, bawa sirene nguing-nguing, sudah gini (menangkupkan tangan) kita berdua sama anak. Itu yang datang pas pengusiran juga pemerintah setempat, pak camat bahkan datang, pak lurah, pak RT, Babinsa, kepolisian,” katanya.
Meskipun demikian, ia mengaku nasibnya kini masih lebih baik dari rekan-rekannya yang diusir dari kontrakan setelah baru tinggal dua hari ketika diumumkan sebagai warga eks-Gafatar.
“(Warga eks-Gafatar) Dipulanginnya pakai sirene, pakai mobil polisi, nggak di rumah, di kantor Balai Desa dulu, diumumin, Ini lho yang eks-Gafatar, yang aliran sesat sudah pulang, gitu. Jadi kesannya masyarakat, stigmanya dikasih tahu pemerintah dong. Jadi masyarakat pada takut sama kami,” ujar Ida.
Stigma negatif dirasakan Entong Pratama yang kini tinggal di Sawangan, Depok, dia masih dinilai orang sesat.
“Kalau ketemu orang, Hai teroris! Masih bilang begitu sama saya,” ungkapnya.
Ia menambahkan trauma juga masih menghantui anaknya mengenai kebakaran rumah, “Sampai anak saya yang masih kecil, yang umur 3,5 tahun, masih ingat, masih bilang, Kok rumah dedek dibakar sih, kenapa sih?,” kata Entong.
Dia juga kini menurutnya berada dalam pengawasan perangkat desa.
“Kalau bicara materi, saya sudah nggak punya apa-apa. Sudah habis. Eks-Gafatar katanya mau dapat berapa per bulan, sampai hari ini belum. Harapan saya sih ada sumbangsih pemerintah buat eks-Gafatar, karena yang menderita bukan saya doang, teman-teman saya lebih banyak yang menderita daripada saya,” katanya.
Terkait hal ini, Koordinator nasional jaringan Gusdurian Alissa Wahid yang sering melakukan pendampingan bagi warga eks-Gafatar meminta agar pemerintah pusat melakukan koordinasi akan proses pemulihan ekonomi dan pemenuhan keadilan bagi warga eks-Gafatar.
Menurutnya perlindungan bagi warga eks-Gafatar tak bisa diserahkan ke daerah masing-masing.
“Ada yang dipulangkan ke Yogya, Cirebon, Boyolali, di Kalimantan ada dua wilayah. Mau tidak mau ini isu nasional karena sudah lintas daerah,” kata Alissa.
Menurut Alissa, hanya pemerintah pusatlah yang bisa menjadi pengendali kebijakan terkait rehabilitasi dan penghapusan stigma bagi warga eks-Gafatar.
