JAKARTA, KBKNEWS.id – Pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah video deretan kendaraan tersebut viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, terlihat ratusan motor listrik berstiker BGN masih terbungkus plastik. Narasi yang menyertai menyebut kendaraan itu akan digunakan oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut. Ia menjelaskan bahwa kendaraan itu merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk menunjang mobilitas operasional kepala SPPG.
Namun, Dadan menegaskan bahwa motor tersebut belum didistribusikan. Saat ini, seluruh unit masih dalam proses administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya disalurkan.
BGN juga membantah informasi yang beredar terkait jumlah pengadaan yang disebut mencapai 70.000 unit.
Menurut Dadan, realisasi pengadaan baru mencapai 21.801 unit dari total pemesanan sebanyak 25.000 unit.
Meski demikian, polemik muncul setelah lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengklaim jumlah pengadaan bisa jauh lebih besar, yakni mencapai 65.067 unit dengan nilai anggaran sekitar Rp3,2 triliun. Klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.
Di sisi lain, pengadaan motor listrik ini disebut menggunakan mekanisme e-purchasing, yakni sistem pembelian langsung melalui katalog elektronik pemerintah tanpa proses lelang.
Meskipun metode ini sah secara hukum, sejumlah pihak menilai mekanisme tersebut kurang transparan dan sulit diawasi publik.
Pengamat otomotif turut menyoroti harga motor yang diduga mencapai sekitar Rp56,8 juta per unit. Dengan nilai sebesar itu, pengadaan dinilai seharusnya dilakukan melalui mekanisme tender agar diperoleh harga dan kualitas terbaik.
Kritik juga datang dari publik di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik tersebut, terutama di tengah kondisi anggaran negara yang sedang mengalami defisit.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun. Pemerintah menyebut kondisi ini sebagai konsekuensi dari percepatan belanja negara di awal tahun.
Situasi ini membuat pengadaan dalam jumlah besar seperti motor listrik menjadi perhatian, khususnya terkait efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran.
Hingga kini, transparansi terkait detail pengadaan, pemilihan produk, serta distribusi motor listrik tersebut masih menjadi sorotan berbagai pihak.
 untuk mendukung operasional program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik setelah video deretan kendaraan){kind=link}