JENEWA – Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia akibat narkoba di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dapat memancing sanksi ekonomi dan penghapusan Filipina dari 47 negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC).
“Kami merasa bahwa Filipina melanggar kewajiban keanggotaannya dan bahwa Majelis Umum akan memiliki alasan untuk mempertimbangkan penghapusannya [dari UNHRC],” ungkap direktur advokasi HRW Jenewa John Fisher mengatakan dalam sebuah wawancara dengan GMA News.
Fisher mencatat bahwa keanggotaan di UNHRC adalah sebuah hak istimewa namun dilengkapi dengan kondisi untuk menegakkan standar tertinggi hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan dewan yang dilanggar oleh Filipina karena orang-orang dibunuh dengan kekebalan hukum.
Dia juga mencatat pernyataan bersama yang dibuat oleh 39 negara tersebut yang mengungkapkan keprihatinannya “tentang ribuan pembunuhan dan iklim impunitas yang terkait dengan perang melawan narkoba” di Filipina yang menurutnya dapat menyebabkan sanksi ekonomi terhadap Manila.
“Ketika kita melihat berbagai negara bagian berbicara dan mengutuk Filipina, seperti yang telah mereka lakukan melalui pernyataan bersama, maka mau tidak mau, negara-negara yang menganggap hak asasi manusia tersebut dalam hubungan ekonomi mereka akan mempertimbangkan pembaharuan kontrak perdagangan,” ungkap Fisher.
“Ada berbagai sanksi, tentu saja, bisa ada sanksi ekonomi, terutama oleh negara-negara dalam hubungan bilateral mereka,” tambahnya, dilansir Anadolu, Senin (9/10/2017).
Fisher mengungkapkan kekecewaannya bahwa terlepas dari berbagai seruan dan rekomendasi terkait untuk mengakhiri pembunuhan tersebut, tampaknya Manila menolak untuk mengindahkan dan tidak berniat untuk mengakhiri pelanggaran ini atau untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya.
“Bagi kami di Human Rights Watch, apa artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak punya pilihan kecuali melangkah masuk,” katanya.
 mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia akibat narkoba di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Dutert){kind=link}