SETELAH terbelah dalam soal dukung-mendukung calon pada pilkada DKI Jakarta lalu yang sarat dengan nuansa SARA, warga ibukota berharap agar duet Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno menjadi pemimpin bagi semuanya.
Hal itu tercermin dari jawaban 26,4 persen responden atas pertanyaan: “Apa yang diharapkan dari kepemimpinan Anies-Sandi?” pada jajak pendapat Kompas di Jabodetabek, 25 dan 26 Nov. ’17 yang diikuti 459 orang berusia minimal 17 tahun.
Dari jawaban itu tampak bahwa warga berharap duet Anies- Sandi mampu merangkul dan mengakomodasi seluruh kepentingan warga yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, asal-usul, keyakinan, pendidikan serta profesi.
Yang juga diinginkan responden adalah sikap lebih tegas (24,8 persen), cepat ambil keputusan (18,7 persen) , memenuhi janji-janji kampanye (9,4 persen) , menerima pengaduan warga di balai kota (8,5 persen) , sering blusukan (6,8 persen), 2,2 persen tidak berharap apa-apa dan 3,2 persen tidak tahu.
Lebih separuh (57,8 persen) responden mengharapkan kondisi lalu lintas perlu diperbaiki di ibukota, 13,7 persen masalah kesehatan, 13,1 persen bebas banjir, 10,2 persen pendidikan terjamin, 3,5 persen jawaban lain dan 17 persen tidak tahu.
Sebanyak 23,5 persen responden menjawab penataan Tanah Abang atas pertanyaan: “Rencana Pemprov DKI Jakarta mana dalam dua bulan terakhir yang menarik perhatian Anda”, 20,9 persen kenaikan APBD, 15,3 persen pembangunan rumah lapis, 11,1 persen wacana sepeda motor di jalan protokol, 8,2 persen jawaban lain, 6,8 persen tidak berharap dan 9,8 persen tidak tahu.
Menjawab pertanyaan terkait program yang diharapkan responden, 25,3 persen menjawab “DP rumah nol rupiah”, 21,8 persen “KJP Plus”, 14,8 persen “menghentikan reklamasi”, 11,8 persen program “OK OCE”, lainya 9,1 persen, 6,5 persen tidak berharap dan 10,7 persen tidak tahu.
Sejumlah kebijakan yang telah dilakukan Anies-Sandi selama dua bulan kepemimpinan mereka a.l. penutupan ruas Jl.Jatibaru Raya untuk PKL Tanah Abang yang menambah kesemrawutan dan menuai protes warga, pejalan kaki, juga oleh PKL sendiri yang tidak kebagian jatah tenda untuk lapak jualan.
Kebijakan lainnya yang sudah dimulai atau sedang berjalan a.l. izin penggunaan kawasan Monas sebagai tempat kegiatan keagamaan, program pembangunan rumah lapis dan penutupan sebagian tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan.
Selain dinilai gagal menertibkan kawasan Tanah Abang, sejumlah kebijakan yang diambil gubernur juga menuai kritik banyak pihak karena terkesan asal beda dari pendahulu-nya serta mengakomodasi atau menyenangkan mitra-mitra kerjanya.
Kenaikan anggaran kunker DPRD yang selama ini dinilai hanya menghambur-hamburkan uang dan dana parpol dari Rp400 menjadi Rp4.000 per suara serta melonjaknya jumlah personil TGUPP dari 13 menjadi 74 orang dan anggarannya dari Rp 2,3 milyar menjadi Rp 28,9 milyar juga banyak dipertanyakan publik.
Masih banyak yang harus dilakukan duet Anies-Sandi untuk membuktikan apakah mereka lebih baik atau lebih buruk dari pendahulunya. (NS, Kompas)
