TURKI menggelar pemilu legislatif dan presiden yang dipercepat, Minggu ini (24/6) sesuai keinginan Presiden petahana Tayyip Recep Erdogan di tengah kondisi ekonomi negara itu yang kurang menggembirakan.
Keputusan untuk mempercepat Pemilu dari jadwal semula November 2019 menjadi 24 Juni 2018 diambil setelah Erdogan yang memimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berembuk dengan mitra koalisinya, Ketua Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Davlet Bahceli.
Alasan mereka, pemilu sesuai jadwal awal dianggap terlalu lama dan berpotensi memicu gejolak politik dan ekonomi yang bakal berlarut-larut, selain itu AKP dan MHP berpandangan sama untuk mempercepat pemilu demi mengakhiri dualisme sistem politik yakni sistem parlementer yang masih berjalan dan sistem presidensil yang berlaku secara de-facto sejak referendum 27 April 2017.
Kedua partai koalisi tersebut memandang dari sisi kalkulasi politik, penyelenggaraan pemilu yang dipercepat akan menguntungkan mereka pasca sukses operasi militer yang dilancarkan dalam Operasi Perisai Eufrat (2016) dan Ranting Zaitun (2017) terhadap kelompok separatis Unit Pelindung Rakyat Kurdi (YPG) di tapal batas Turki dengan Suriah Utara.
Selain itu, AKP dan MHP juga menganggap, percepatan penyelenggaraan pemilu akan membuat kubu oposisi panik karena mereka belum siap menggelar pemilu sehingga diharapkan bakal mengalami kekalahan telak.
Erdogan juga sangat cemas dengan kondisi ekonomi negara itu terutama merosotnya nilai mata uang lira hingga 20 persen dari dollar AS akih-akhir ini, padahal keberhasilan ekonomi adalah salah satu icon yang dibanggakan pemerintahnya sejak berkuasa pada 2002.
Rezim Erdogan dianggap sukses mengantarkan Turki menjadi 20 kekuatan ekonomi dunia atau masuk di negara kelompok G-20 dengan pendapatan per kapita penduduknya mencapai 11.000 dollar AS, namun pekan-pekan terakhir ini dicemaskan oleh merosotnya nilai tukar lira yang sudah menyentuh 4,9 dibandingkan satu dollar AS.
Erdogan bahkan akhirnya tunduk pada Bank Central Turki untuk menaikkan suku bunga dalam upaya mencegah terus merosotnya lira, bahkan hal itu semula paling ditentangnya karena menaikkan suku bunga dianggap hanya menguntungkan orang kaya dan membuat warga kelas ekonomi menengah dan miskin yang merupakan basis pendukungnya akan menderita.
Sejumlah negara Islam, Barat dan lembaga internasional juga dijadikan “kambing hitam” di balik kemerosotan nilai tukar lira, bahkan PM Turki Binali Yildirim terang-terangan menyebutkan adanya konspirasi antara anasir-anasir dalam negeri dan asing yang berusaha menjatuhkan Erdogan bersama AKP-nya.
Yang bertarung dalam pemilu kali ini adalah dua kbu koalisi yakni koalisi antara AKP, MPH dan Partai Persatuan Besar (BBP) dan koalisi keumatan antara Partai Rakyat Republik (CHP), Partai IYI (Kebaikan), Partai Saadet (SP) dan Partai Demokrat (DP).
Walau keudukan Erdogan masih kuat, ia bakal menghadapi perlawanan sengit dari kader terbaik CHP Muharrem Ince (54) yang memiliki bakat orator luar biasa, dan walau pun ia berasal dari kelompok sekuler, selalu mencitrakan kehidupan Islami di lingkungan keluarganya, tercermin saat kampanye, ia selalu menyebut dirinya selalu melakukan shalat Jumat, sementara istri dan anak perempuannya berhijab.
Dalam Pemilu parlemen pada November 2015, AKP berhasil mengumpulkan 49,23 persen suara atau meraih 316 dari 350 kursi di parlemen sehingga memungkinkan untuk membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lainnya.
AKP sejauh ini sudah berhasil memenangkan pemilu sebanyak 12 kali sejak 1923, sedangkan Erdogan sejak 2003 sampai 2014 menjabat perdana menteri, sejak 2015 menjadi presiden, sementara lawannya, Ince yang merupakan pengritik kebijakan Erdogan diperkirakan akan bersaing ketat memenangkan hati rakyat. Berdasarkan perkiraan awal, Erdogan bakal mengumpulkan 44 persen suara dibandingkan Ince dengan 33 persen suara.
Pertaruhan bagi Erdogan, jika kalah ia terpaksa harus lengser dari singgasana kepresidenan, namun sebaliknya jika menang, cengeramannya pada tampuk kekuasaan bakal semakin kuat, karena berdasarkan sistem presidensil yang dihasilkan dari referendum kontroversial yang digelar April lalu, tidak ada lagi jabatan wakil presiden, dan ia bebas menentukan wakil presiden, para menteri juga pengajuan anggaran belanja negara.
“Permainan” politik mirip bak kontestasi olahraga, ada faktor keberuntungan dan garis tangan. Yang jelas bakal ada yang menang dan kalah.
