TUMBANG dan terbunuhnya Muammar Gaddafi – diktator dan penguasa selama 42 tahun (1969 – 2011) – tidak serta-merta membuat Libya bangkit dari kegelap-an, sebaliknya, malah membuat negara itu di tengah konflik berkepanjangan.
Gaddafi tewas mengenaskan bersama putranya Muhtassim di kampung kelahirannya, Sirte 20 Oktober 2011 setelah ia melarikan diri dari istananya di Tripoli yang diserbu pasukan pemberontak.
Jasad Gaddafi dan puteranya dan Mutassim serta pengikut setianya, Menhan Abu Bakar Younis yang disimpan di ruang pendingin daging di pasar kota Misrata sempat dipertontonkan sebelum dikubur secara rahasia di kawasan gurun.
Sementara dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional di Libya yang tercabik-cabik akibat terbantuknya friksi-friksi militer dan dualisme kepemimpinan nasional, Itali selaku tuan rumah menggelar Konferensi Internasional Perdamaian Libya di Palermo, Itali, 12 dan 13 November lalu.
Hadir dalam pertemuan itu para penguasa Libya kini yakni pemimpin Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui internasional Fayez al-Sarraj , Ketua Dewan Tinggi Negara (HSC) Khaled al-Misri dan Ketua Parlemen Aqila Salah yang bermarkas di Tobruk, Libya.
Dari pihak luar, hadir para pemimpin negara tetangga seperti Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi, Utusan Khusus PBB untuk Libya Ghassan Salame, PM Rusia Dimitry Medvedev, Menlu Perancis Jean –Yves Le Drian dan tuan rumah, PM Italia Giuseppe Conti.
Sementara itu, Panglima militer Libya Jenderal Khalifa Haftar yang berseberangan dengan PM Sarraj tidak hadir di pertemuan perdamaian Palermo walau ia tampak hadir di tengah forum kemanan Libya yang digelar di sela-sela pertemuan perdamaian di Palermo tersebut.
Persteruan antara Haftar dan Sarraj
Nuansa perseteruan antara Haftar dan Sarraj muncul di forum keamanan, dimana Haftar menolak mengakui Sarraj sebagai panglima militer tertinggi Libya.
Haftar bersikeras, jabatan tertinggi militer harus dipegang oleh panglima militer atau dirinya yang kemudian akan diserahkan pada presiden terpilih hasil Pilpres 2019.
Haftar juga menolak peleburan 80.000 anggota milisi militer pro Sarraj ke dalam angkatan bersenjata Libya, sebaliknya Sarraj menuntut penyatuan institusi militer di bawah komando pemerintah sipil seperti yang diberlakukan di negara-negara maju.
Terbelahnya militer dalam dua kubu yang masing-masing dipimpin Sarraj dan Haftar berujung sering terjadinya aksi kekerasan dan kekacauan. Di satu pihak PM Sarraj yang menguasai Tripoli dan di pihak lain, Haftar yang memimpin Tobruk sama-sama mengklaim sebagai pemerintahan yang sah di Libya.
Selain kubu Sarraj dan Haftar, masih ada kelompok-kelompok milisi yang beraliansi pada salah satu kubu atau milisi etnis Tuareg, milisi suku Tubu dan milisi Amazigh yang saling berebut pengaruh.
Ungkapan pesimistis a.l. dilontarkan mantan Menlu Libya di era Gaddafi, Abdel Rahman Shalgham yang menyebutkan, sulit menjamin digelarnya rekonsiliasi nasional dan pemilu 2019 jika masih ada dua kubu dengan birokrasi dan militer sendiri-sendiri, belum lagi rawannya keamanan di sebagian besar wilayah akibat persaingan antarmilisi.
Libya menanti munculnya tokoh pemersatu. (AP/AFP/Reuters/NS)
