DI TENGAH kebuntuan diplomatik proses perdamaian di Semenanjung Korea, muncul wacana baru terkait rencana pertemuan antara Presiden Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Signal positif disampaikan Jubir Gedung Putih Sanders dari Washington, (18/1) yang menyebutkan, Presiden Kim telah mengutus mantan petinggi intelijen yang saat ini menjabat juru runding Korut Kim Yong-chol menemui Presiden Trump.
Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu, menurut Sanders, Trump dan Yong-chol membahas rencana program denuklirisasi Korut dan rencana pertemuan antara presiden AS dan Korut di tempat yang belum ditentukan pada Februari mendatang.
Namun agaknya perbedaan tajam antara AS dan Korut belum bisa ditengahi dalam pertemuan itu. AS tetap bersikeras untuk melanjutkan sanksi embargo sebelum Korut menghentikan program nuklirnya, sebaliknya Korut juga akan tetap melanjutkan program nuklir sepanjang AS belum mencabut sanksi eonomi.
Presiden Trump dan Presiden Jong-un bertemu di resor wisata di P. Santosa, Singapura Juni tahun lalu dimana kedua belah pihak menyepakati sejumlah komitmen perdamaian, namun kemudian tidak ada proses kemajuan setelah itu.
Sementara Menlu Korsel Kang Kyung-hwa menyebutkan AS mungkin saja akan menawarkan program untuk mengakhiri perang Korea secara resmi, memberikan bantuan kemanusiaan dan membuka saluran dialog bilateral permanen jika Korut melakukan langkah pasti untuk mengakhiri program nuklirnya.
Sebaliknya pihak Korut selalu berdalih, program nuklir dikembangkannya sebagai alat pertahanan diri karena Perang Korea yang berlangsung dari 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953 belum berakhir dan kedua negara masih berstatus gencatan senjata.
Lebih satu juta tentara Korut, 673.000 tentara Korsel, 145.000 tentara China dan 50.000 tentara AS tewas dalam perang yang diawali penyerbuan pasukan Korut ke wilayah Korsel.
Korut menginginkan agar AS yang berada di belakang Korsel menyatakan perang telah berakhir, namun hal itu ditolak AS yang tentu saja bakal kehilangan alasan untuk menempatan pasukannya di Korsel.
Sebaliknya Korsel sendiri berpandangan, penempatan pasukan AS di negerinya tidak ada kaitannya dengan deklarasi untuk mengakhiri perang.
Jika masing-masing bergeming pada posisi masing-masing, sampai kapan pun proses perdamaiam bakal jalan di tempat. Dalam persoalan ini, yang diperlukan adalah kompromi. (AP/Reuters/ns)
