MAYORITAS atau 66,2 persen responden menyambut baik rencana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kab. Penajam Paser Utara dan Kab.Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu tercermin dari hasil jajak pendapat harian Kompas pada 28 dan 29 Agustus lalu (Kompas, 2/9) diikuti oleh 547 responden berusia minimal 17 tahun yang tinggal di 16 kota besar di Indonesia.
Hampir separuh responden (47,3 persen) yang setuju menilai, Jakarta sudah tak layak sebagai ibukota, 24,2 persen, akan menciptakan pemerataan ekonomi, 14,8 persen menilai, lokasi baru strategis, 13,1 persen menganggap sudah waktunya pindah dan sisanya 0,6 persen alasan lainya.
Sebaliknya, 28,5 persen responden tidak setuju pemindahan ibukota dengan alasan, 48,4 persen menganggap jaraknya terlalu jauh, 31,4 persen biayanya terlalu besar, 10,7 persen menganggap pemindahan ibukota tak berdampak apa-apa dan 9,5 persen alasan lain.
Mayoritas (76,6 persen) responden setuju atas penilaian, daya dukung Jakarta sudah tidak memadai, 10,4 persen kurang setuju, 9,9 persen tidak setuju dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Lebih banyak lagi responden (81,2 persen) yang setuju dengan penilaian, pemindahan ibukota perlu agar ekonomi tidak timpang, sebaliknya 8,0 persen tidak setuju, 6,6 persen kurang setuju dan 4,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sebanyak 77,5 persen responden juga setuju atas penilaian, pemindahan ibukota akan memperluas cita rasa kebangsaan Indonesia , 10,1 persen kurang setuju, 9,3 persen tidak setuju dan 3,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Hampir separuh responden (46,6 persen) yakin pemerintah dan DPR akan menuntaskan regulasi pemindahan ibukota kurang dari lima tahun, 39,7 persen tidak yakin dan 13,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sebanyak 44,8 persen responden menyatakan keyakinannya menanggapi penilaian, proses politik di parlemen terkait pemindahan ibukota bakal berjalan lancar, 42,8 persen tidak yakin dan 12,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Hampir dua pertiga responden (64 persen) yakin Presiden Jokowi mampu merealisasikan rencana pemindahan ibukota, 24,7 persen tidak yakin dan 11,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Pro-kontra pemindahan ibukota negara yang baru terus bergulir dan sepanjang sikap kritis didasarkan atas argumentasi yang masuk akal, tentu bermanfaat agar seluruh aspek bisa jadi bahan pertimbangan.
Sayangnya, penolakan termasuk yang diontarkan sejumlah politisi kondang terkadang masih diwarnai polarisasi persaingan pilpres lalu, asal beda, terkesan nyinyir, tidak obyektif, apalagi ilmiah
