AMERIKA Serikat dan Israel gagal total di ajang Dewan Keamanan (DK) dan Majelis Umum (MU) PBB, walau tentu saja Presiden Donald Trump tidak bakal menyerah begitu saja untuk memaksakan kehendaknya.
Di sidang DK PBB (18/12) usulan Mesir terkait rancangan resolusi tentang Jerusalem, AS menggunakan hak votingnya, padahal seluruh (14) anggota DK lain termasuk mitra utama AS seperti Inggeris, Itali, Perancis, Jepang mendukung resolusi.
Sementara itu, 128 negara mendukung resolusi sama, 35 abstain dan sembilan menolak dalam voting di sidang MU PBB (21/12) yang diajukan Yaman mewakili kaukus Arab dan Turki mewakili OKI.
Kemenangan kubu yang berpihak pada Palestina sangat wajar mengingat Gerakan Non Blok sendiri beranggotakan 120 negara dan 17 negara peninjau, sedangkan OKI beranggotakan 57 negara, sebagian juga anggota GNB yang berpihak pada Palestina.
Padahal, sehari sebelum sidang MU digelar, Wakil Tetap AS di PBB Nikki Haley mengirim pesan surel bernada ancaman terhadap kedubes-kedubes di New York untuk berpihak pada AS, menolak rancangan resolusi.
Selain menegaskan kembali sikap AS untuk tidak akan mengubah keputusan mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel, Haley juga mengancam akan memotong bantuan pada negara-negara yang tidak berpihak pada AS.
Presiden Trump juga melontarkan kekesalannya karena negara-negara yang sudah menerima ratusan juta bahkan miliaran dollar bantuan AS sekarang justeru menentangnya .
“Saya tidak peduli dan akan membiarkan mereka, karena itu berarti penghematan bagi AS (tidak mengucurkan bantuan lagi-red), “ ancam Trump.
Menurut catatan, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) pada 2016 menggelontorkan sekitar 10,5 milyar dollar AS bagi 20 negara Arab dengan penerima terbesar: Irak (sekitar 5,3 milyar dollar AS), Mesir dan Jordania (masing-masing 1,2 milyar dollar).
Macron Bela Palestina
Sedangkan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam jumpa pers dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan menolak keputusan sepihak AS dan bersikap, status Jerusalem harus dinego dalam kerangka solusi dua negara.
Sebaliknya, Abbas menilai, dengan keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel, berarti AS mundur sebagai mediator yang adil dan netral bagi solusi konflik Israel dan Palestina terkait status kota suci ketiga agama itu.
Penasehat Abbas, Majdi al-Khalidi menyebut hasil voting MU PBB mencerminkan kemenangan diplomasi Palestina, hukum internasional dan keadilan, sebaliknya, menunjukkan kegagalan AS untuk “membeli” suara.
Sementara Jubir Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh menilai, keputusan MU PBB mencerminkan keterpihakan masyarakat dunia pada hak-hak Palestina dan menunjukkan mereka tidak gentar menghadapi ancaman dan provokasi.
Namun tentu saja, dengan hasil voting MU PBB tidak berarti perjuangan bangsa Palestina sudah selesai, mengingat hal itu tidak mengikat, tidak memuat sanksi, paling-paling berbentuk tekanan politis.
Sidang MU PBB digelar untuk mempertimbangkan rekomendasi bagi anggota untuk mengambil langkah kolektif jika DK PBB dianggap tidak mampu beraksi.
Langkah lain yang akan ditempuh Palestina adalah mewacanakan pembentukan sponsor perdamaian di Timur Tengah seperti pernah dilakukan oleh enam negara pada Juli 2015 yang berhasil menelurkan kesepakatan isu nuklir Iran.
Jika saat itu dengan model P5 + 1 (AS, Inggeris, Perancis, China dan Rusia plus Jerman), maka dalam konteks isu Israel – Palestina, pesertanya bisa diperluas dengan PBB atau negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir atau Jordania (P5 + 2 atau P5 + 3) .
RI Konsisten Dukung Palestina
Sikap RI jelas yakni menilai keputusan sepihak AS menjauhkan solusi dua negara dan membuat kemerdekaan Palestina semakin sulit dijangkau. “Keputusan itu harus ditolak, “ kata Wakil Tetap RI di PBB dalam sidang itu, Dian Triansyah.
RI aktif melobi OKI dan sejumlah negara Timur Tengah untuk memberikan dukungan penuh bagi Palestina, karena selain memiliki hubungan historis, juga memenuhi amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia.
Palestina, walau sampai kini belum diakui secara resmi kemerdekannya, adalah salah satu pihak yang paling awal mendukung dan mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
Yang perlu diingatkan agar dukungan terhadap rakyat Palestina tidak menjurus anarkis atau liar misalnya dengan aksi “sweeping” terhadap warga atau perusahaan AS, baik perwakilan maupun usaha patungannya di Indonesia.
Lagipula, isu Palestina tidak perlu ditarik-tarik ke ranah agama, karena melulu persoalan antara Palestina dan Israel terkait status Jerusalem yang merupakan kota suci bagi umat Islam, Kristen dan Ibrani.
Harus dipahami pula, keputusan Trump selain ditentang komunitas dunia, termasuk di luar negara Islam, juga tidak didukung sepenuhnya oleh rakyat AS sendiri, bahkan pula oleh kalangan pemerintah dan politisi di negeri itu.
Selain kontraproduktif, sweeping atau aksi-aksi berlebihan lainnya jelas-jelas salah sasaran, apalagi jika disusupi politisi busuk yang “numpang” manggung untuk menyalurkan syahwat politiknya. (AFP/AP/Reuters/ns)
