BADAN Pusat Statistik melaporkan, tingkat ketimpangan di Indonesia baik di wilayah perkotaan atau pedesaan yang diukur menggunakan gini ratio, turun pada Maret 2024.
Metode pencatatan dengan gini ratio dengan rentang antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, semakin melebar ketimpangan yang terjadi di tengah masyrakat.
Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (17) mengatakan, nilai gini ratio sebesar 0,379 pada Maret 2024 lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 0,388.
“Tingkat ketimpangan yang diukur menggunakan gini ratio pada Maret 2024 yakni 0,379 berarti turun dibanding angka pada Maret tahun sebelumnya,” kata Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (1/7).
Metode pencatatan dengan gini ratio dengan rentang antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya.
Jika dilihat berdasarkan data BPS, ini menjadi kali pertama tingkat ketimpangan mengalami penurunan sejak Maret 2020 di tengah pandemi Covid-19 tingkat ketimpangan cenderung meningkat setiap tahun.
Secara lebih rinci, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan sebesar 0,399 pada Maret lalu, juga lebih rendah dari Maret tahun lalu sebesar 0,409, sedangkan tingkat ketimpangan di perdesaan sebesar 0,306, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 0,313.
“Gini ratio di perkotaan lebih tinggi namun turun lebih cepat dibanding perdesaan,” ujar Imam.
Imam menyimpulkan, penurunan tingkat ketimpangan dipicu oleh angka pendapatan kelompok 40 persen terbawah yang meningkat dan kenaikan pendapatan kelompok 40 persen menengah.
BPS mencatat, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,40 persen atau meningkat 0,36 poin dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 18,04 persen.
Sementara itu, tingkat pengeluaran pada kelompok 40 persen menengah sebesar 35,69 persen pada Maret lalu, juga meningkat dari periode pencatatan sebelumnya sebesar 35,25 persen.
“Penurunan ketimpangan sejalan dengan peningkatan pengeluaran pada kelompok 40 persen bawah dan juga kelompok 40 persen menengah,” ucap Imam.
Penduduk miskin 25,22 juta orang
Pada bagian lain, BPS mencatat penurunan angka penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 yakni 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen (680 ribu orang secara tahunan (year on year/yoy).
“Jumlah penduduk miskin mencapai 9,03 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sebesar 25,22 juta orang,” ungkap Imam seraya memabahkan, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 lebih rendah dibandingkan saat pandemi Covid-19.
Pada Maret 2020 atau awal pandemi Covid-19 di Indnesia, angka kemiskinan Indonesia mencapai 26,42 juta, lalu naik menjadi 27,54 juta orang pada September 2020.
Imam menyebut penurunan tingkat kemiskinan terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan penurunan terbesar terjadi di pedesaan sebesar 0,43 persen yoy dan di perkotaan sebesar 0,20 persen yoy.
Imam lebih jauh mengemukakan, 18 provinsi di Indonesia mengalami tingkat kemiskinan di bawah level nasional, dan 20 provinsi di atas nasional. Adapun tingkat kemiskinan tertinggi ada di Papua Pegunungan 32,97 persen dan terendah di Bali, 4 persen.
“Dibandingkan Maret 2023, tiga provinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung,” kata Imam.
Imam mengatakan garis kemiskinan RI per Maret 2024 mencapai 5,90 persen. Hal ini didorong oleh kenaikan harga komoditas pokok dengan makanan yang memberikan andil sebesar 74,4 persen dan sisanya adalah kelompok bukan makanan.
Penurunan kemiskinan terhalang oleh beberapa hal salah satunya adalah harga bahan pokok yang naik sejak setahun terakhir, terutama beras dan cabai.
Berapa pun angkanya, ketimpangan dan kemiskinan harus terus dientaskan demi pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia.
