KEGAWATAN situasi politik di Iran agaknya sedang menuju titik puncaknya ditandai dengan kesulitan pemerintah mencegah demo-demo massa yang marak di lebih 100 kota, menewaskan 540 orang dan ribuan ditangkap.
Amerika Serikat pun seperti dilaporkan CNN (13/10) mendesak warga negaranya segera meninggalkan Iran di tengah aksi demonstrasi yang memanas pada Senin (12/1).
Kedubes Virtual AS di Iran menyerukan warga Amerika segera meninggalkan Iran secara mandiri melalui perbatasan-perbatasan yang masih dibuka.
“Warga negara AS amat disarankan untuk segera meninggalkan Iran secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah AS,” demikian pernyataan Kedubes AS, seperti dikutip Iran International.
Disebutkan, perbatasan darat tetap terbuka ke Armenia di Agarak/Norduz dan ke Turki di Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi dan Esendere/Serow.
Perbatasan Turkmenistan juga terbuka tapi perlu izin khusus. Masuk ke Azerbaijan dibatasi dan perjalanan ke Afghanistan, Irak, atau perbatasan Pakistan-Iran sebaiknya benar-benar dihindari,” tambah pernyataan tersebut.
Pada hari yang sama, Australia juga meminta warga negaranya pergi dari Iran “sekarang juga.”
Menlu Abbas Araghchi hingga Presiden Iran Masoud Pezeshkian ikut demo bersama para pengunjuk rasa pro-pemerintah.
Pemerintah minta rakyat solid
Dalam siaran televisi Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) pada Senin (12/1), Araghchi terlihat menyerukan rakyat Iran untuk “tetap solid dan tampil” dalam mendukung pemerintah.
“Rakyat Iran harus tetap kuat dan hadir. Kehadiran mereka memberi kami semangat,” kata Araghchi saat berdiri di antara ribuan pedemo di ibu kota Teheran, Senin (12/1), seperti dikutip CNN.
Rekaman IRIB juga memperlihatkan Pezeshkian berjalan dikelilingi para pengawal dan melambaikan tangan ke arah demonstran. Pezeshkian menyatakan, pemerintahannya “siap mendengar” tuntutan rakyat.
Puluhan ribu pedemo pro-pemerintah turun ke jalan pada Senin untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah, menyusul demo panas yang mendesak perubahan rezim.
Para pedemo meneriakkan slogan anti-Amerika dan anti-Israel selama bergerak menuju LapanganEnghelab diTeheran.
Aksi pro-pemerintah ini juga berlangsung di kota-kota lain seperti Kerman, Zahedan, dan Birjand. Unjuk rasa ini menyaingi demo anti-rezim yang diyakini pemerintah telah ditunggangi Amerika Serikat dan Israel.
Himpitan kesulitan ekonomi
Iran diguncang demo besar sejak 28 Desember lalu dipicu krisis. Kelompok HAM yang berbasis di AS menyebutkan, sudah menewaskan lebih dari 500 orang, dan lebih dari 10.000 orang ditahan.
Seteru Iran yakni AS dan Israel sejak awal menyuarakan dukungan kepada rakyat Iran untuk menggulingkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Presiden AS Donald Trump bahkan menyatakan siap membantu warga Iran, termasuk dengan meluncurkan serangan militer.
Demonstrasi besar-besaran di Iran yang telah memakan korban ratusan nyawa, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Inflasi yang meroket, harga-harga, termasuk pangan, naik hingga 70 persen. Yang mendorong banyak orang turun ke jalan hari ini bukan sekadar kegelisahan, tetapi kondisi ‘kantong kosong’, menunggak tagihan, dan kelangkaan barang-barang.
Kondisi ini diperparah dengan kekeringan bertahun-tahun dan pengelolaan pasokan air yang buruk sehingga mengganggu produksi pangan lokal, ditambah lagi dengan pemadaman listrik berkepanjangan dan lemahnya pasar tenaga kerja.
Keruntuhan ekonomi Iran bahkan sudah diperkirakan sejak beberapa tahun silam. Pada pada 2025, misalnya, Iran sudah menghadapi krisis struktural yang dalam, akibat puluhan tahun salah urus.
Devaluasi mata uang nasional yang cepat, penurunan daya beli, stagnasi industri, pelarian modal, dan penurunan PDB semuanya menunjukkan krisis yang dapat menyebabkan keresahan sosial dan protes yang meluas.
Nilai tukar dolar AS di pasar bebas Iran, yang sekitar 60.000 toman pada awal pemerintahan Masoud Pezeshkian, kini telah melampaui 100.000 toman.
Media pemerintah Jahan Sanat melaporkan, “Nilai tukar rial terhadap dolar pada tahun kalender Persia 1403 (Maret 2024-Maret 2025) mencapai titik terendahnya. Devaluasi Rial yang parah telah membuat masyarakat marah dan bingung.” Mata uang resmi Iran adalah rial namun dalam kseharian disebut Toman. Satu Toman sama dengan 10 Rial.
Anjloknya nilai mata uang nasional tidak hanya memicu inflasi tetapi juga menjerumuskan pasar keuangan ke dalam krisis, ungkap laman National Council of Resistence of Iran Foreign Affair Commitee, laman yang berisi pandangan kritis dari kelompok penentang pemerintah.
Survei oleh Donyaye Eghtesad 62, kelompok peneliti ekonomi, memperingatkan bahwa “salah urus ekonomi, ditambah dengan kebijakan yang restriktif, telah membawa Iran ke jalur deindustrialisasi.”
Laporan itu menyoroti “faktor-faktor seperti ketidakstabilan kebijakan ekonomi, intervensi pemerintah di pasar, dan kegagalan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif telah sangat melemahkan basis industri negara
Para ahli memperkirakan, jika masalah struktural mendasar ini tetap tidak ditangani, Iran akan menghadapi penutupan pabrik secara luas dan naiknya pengangguran.
Laporan dari Pusat Penelitian Parlemen Iran menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang terus-menerus dengan cepat mengikis daya beli rumah tangga, menyebabkan penurunan permintaan konsumen dan menempatkan industri domestik di ambang kolaps.
Menurunnya daya beli rumah tangga telah menyebabkan stagnasi di pasar konsumen, mendorong industri domestik ke ambang kehancuran.
Sanksi embargo
Iran selama bertahun-tahun diembargo oleh negara barat terutama Amerika Serikat setelah Revolusi tahun 1979.
Sepuluh tahun kemudian, embargo berlanjut dengan embargo impor barang dan jasa Iran sebagai respons atas agresi di Teluk Persia dan dukungan terorisme.
Pada 2006 PBB mulai memberlakukan sanksi terhadap Iran terkait program nuklirnya yang kontroversial.
Memasuki tahun 2010-2020, AS dan PBB kenakan sanksi terutama di bawah administrasi Trump, yang sangat memukul ekspor minyak Iran.
Terutama setelah DK PBB mengesahkan Resolusi 1929 yang memperketat embargo terhadap program nuklir Iran, diikuti oleh sanksi tambahan AS untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia dan menargetkan sektor finansial dan energi Iran.
Sanksi ini melarang transaksi dengan Iran, membatasi akses keuangan, dan memaksa negara lain mengurangi impor minyak Iran, yang berdampak signifikan pada ekonomi Teheran. Sanksi ini memukul telak Iran hingga ekonomi dalam negeri goyah.
Sementara itu Putra Mahkota Iran Reza Pahlavi, yang terusir dari tanah kelahirannya sejak Revolusi Iran meletus pada 1979, dan kini bermukim di AS kembali muncul ke publik.
Reza Pahlavi mendukung demonstrasi besar-besaran anti-pemerintah di negara Timur Tengah itu dan menyatakan ingin kembli untuk memimpin negerinya.
Hari-hari mendatang akan menjadi moment menentukan nasib negeri para mullah itu. (CNN/AL-Jazeera/IRIB)
