PEMERINTAH Amerika Serikat resmi melakukan penghentian kegiatan (shutdown), setelah Presiden Donald Trump dan parlemen, Selasa (309) gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran.
Shutdown AS pertama kali sejak tujuh tahun (pada 2018 selama 35 hari ) seperti dilaporkan AFP dimulai, Rabu (1/10) pukul 00.01 waktu setempat.
Penyebab government shutdown kali ini adalah kebuntuan negosiasi terkait anggaran subsidi asuransi kesehatan program Obamacare antara Gedung Putih dengan Partai Demokrat.
Trump menyalahkan Demokrat atas kegagalan itu dan mengancam akan memanfaatkan masa shutdown untuk melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap program-program yang kurang bermanfaat secara progresif.
“Kami akan mem-PHK banyak orang yang akan sangat terdampak bagi orang-orang Demokrat. Mereka akan tetap menjadi Partai Demokrat,” ujar Trump kepada pers di Ruang Oval, Gedung Putih.
Trump menilai shutdown kali ini justru bisa menciptakan keuntungan, karena jeda akan digunakan untuk menyingkirkan program kubu Partai Demokrat yang tdk dikehendakinya.
Government shutdown terjadi setelah Senat gagal mencapai kata mufakat soal RUU pendanaan jangka pendek, yang sebelumnya telah disetujui oleh DPR.
Upaya kompromi Demokrat-Repubik yang dilakukan sejak awal pekan, termasuk pertemuan mendadak di Gedung Putih, Senin (29/9), tidak menghasilkan terobosan berarti.
Senat yang terdiri dari 100 anggota membutuhkan 60 suara untuk mengesahkan rancangan tersebut, sedangkan Partai Republik hanya menguasai 53 kursi.
Demokrat menolak
Sementara itu, hampir seluruh senator dari Partai Demokrat menolak langkah pendanaan temporer selama tujuh minggu yang diajukan.
Partai Republik mengusulkan perpanjangan anggaran hingga akhir November, tetapi Demokrat bersikeras agar anggaran untuk layanan kesehatan dipulihkan, terutama program Obamacare yang melindungi keluarga berpenghasilan rendah.
Ancaman PHK baru oleh Trump menjadi perhatian serius, apalagi setelah gelombang pemecatan besar-besaran oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin taipan Elon Musk awal tahun ini.
Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), tak kurang dari 750.000 pegawai bisa dirumahkan setiap hari tanpa bayaran hingga shutdown berakhir.
Government shutdown tidak berdampak pada layanan vital seperti pos, militer, dan program kesejahteraan sosial misalnya Social Security dan pemberiaan kupon makanan gratis.
Namun, sejumlah departemen dan lembaga federal akan menghentikan sebagian besar layanannya. Dampaknya akan dirasakan secara luas jika penghentian berlangsung lama.
Sejak diberlakukan sistem anggaran modern pada 1976, Pemerintah AS telah mengalami 21 kali penghentian operasional.
Sejumlah government shutdown hanya berlangsung beberapa jam, tetapi ada pula yang berdampak panjang seperti pada 22 Desember 2018.
Kala itu, Trump dan Partai Demokrat berselisih soal anggaran tembok perbatasan senilai 5,7 miliar dolar AS. Akibatnya, 380.000 pegawai federal dirumahkan dan 420.000 lainnya tetap bekerja tanpa menerima gaji.
Senat tak bersidang
Sementara itu, sidang senat, Kamis (2/10) akan ditiadakan karena peringatan hari raya Yom Kippur, dan diperkirakan baru kembali berlangsung, Jumat (3/10).
Artinya, kecil kemungkinan kompromi akan tercapai dalam waktu dekat, terutama karena kelumpuhan politik antara dua partai besar kian tajam menjelang pemilu.
Sementara itu Presiden Trump seperti dikutip NYT menyatakan ia bisa memanfaatkan “government shutdown” untuk memecat sebagian besar PNS, sekaligus memangkas program-program yang tidak disukainya.
Ancaman itu muncul hanya beberapa jam sebelum batas pendanaan pemerintah berakhir pada Selasa (30/9 malam waktu setempat.
“Banyak hal baik bisa muncul dari shutdown. Kita bisa menyingkirkan banyak hal yang tidak kita inginkan,” kata Trump, dikutip dari New York Times.
Trump menegaskan bahwa jika pendanaan pemerintah macet, ia bisa melakukan langkah yang merugikan pihak lawan politiknya, khususnya Partai Demokrat.
“Ketika shutdown terjadi, Anda harus melakukan pemecatan. Jadi kami akan memberhentikan banyak orang, dan mereka adalah Demokrat,” ujarnya.
Ancaman itu segera memicu reaksi keras dari serikat pekerja federal. Sejumlah serikat, termasuk American Federation of Government Employees (AFGE) yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai, mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal di California.
Gugatan tersebut menolak rencana PHK massal yang dianggap bertentangan dengan hukum.
“Merencanakan pemecatan puluhan ribu pegawai federal hanya karena Kongres dan pemerintah tidak sepakat soal pendanaan melewati akhir tahun fiskal bukan hanya ilegal, tetapi tidak bermoral dan tak masuk akal,” kata Everett Kelley, Presiden Nasional AFGE.
Demokrat menuduh Trump menggunakan pegawai negeri sebagai “alat tawar-menawar” untuk menekan mereka menerima kesepakatan jangka pendek yang menjaga pendanaan pemerintah tetap berjalan hingga November.
Kesepakatan itu ditolak Demokrat karena tidak memperpanjang subsidi kesehatan yang membantu jutaan orang. “Donald Trump sudah memecat pegawai federal sejak hari pertama — bukan untuk memerintah, tapi untuk menakut-nakuti,” ujar Senator
Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat. “Ini bukan hal baru dan tidak ada hubungannya dengan pendanaan pemerintah,” imbuhnya. Meski begitu, Trump justru semakin percaya diri.
Ia menyebut Direktur Anggaran, Russell T. Vought, bisa “memangkas anggaran ke level yang tidak mungkin dilakukan dengan cara lain,” dan mengisyaratkan bahwa tunjangan dan program tertentu mungkin akan menjadi sasaran dalam strategi pengetatan anggaran. (AFP/NYT/ kompas.com.ns)
