
JIKA saja tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga, walau kehadirannya terasa di lidah yang berfungsi sebagai pencecap rasa, pemberitaan tentang garam di media tidak akan seheboh seperti terjadi dalam sepekan ini.
Selain nilainya relatif kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk bahan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya, Indonesia dengan luas laut 3,6 juta Km2 selayaknya memang tidak menghadapi persoalan dalam pengadaan dan gejolak harga garam.
Tetapi itulah faktanya. Musim kemarau basah atau banyak hujan yang terjadi hampir separuh waktu sepanjang 2016 membuat produksi “si asin” yang 85 persen dilakukan oleh industri rakyat di sentra penghasil garam utama di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur anjlok drastis. Hanya 15 persen yang diproduksi PT Garam.
Dari 21.050 tenaga kerja dan luas 25.830 lahan produksi pada 2016 hanya dihasilkan 188.000 ton pada 2016 atau turun drastis dibandingkan dengan 2,9 juta ton pada 2015. Sekitar 55,5 persen hasil garam digunakan oleh industri, sisanya (44,5 persen) garam untuk konsumsi.
Selain akibat kemarau panjang, “permainan” impor garam juga terungkap dengan tertangkapnya Dirut PT Garam yang mengimpor garam industri (tanpa Bea Masuk) dan menjualnya sebagai garam konsumsi dengan motif untuk mendapatkan keuntungan .
Kran impor garam sebesar 226.000 ton terpaksa dibuka lagi pada 2017, kemungkinan dari Australia yang paling siap mengapalkannya dalam waktu cepat sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga. Impor tahap pertama sebanyak 75.000 ton sudah dilakukan April lalu.
Berdasarkan UU No. 7 tahun 2016 dalam upaya melindungi dan memberdayakan nelayan pembudidaya ikan serta tambak garam, impor garam (konsumsi) , harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Surat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan sudah keluar, “ kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Kelangkaan pasokan garam yang merupakan bumbu dasar pembentuk rasa makanan tidak hanya direspons para menteri, tetapi juga oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Hujan di musim kemarau
Sering turunnya hujan di sepanjang paruh musim kemarau pada 2016 sehingga membuat produksi garam petani anjlok, kata Jokowi, dikeluhkan oleh para bupati, walikota dan gubernur. “Saya akan cek langsung pada para menteri termasuk BUMN serta PT Garam, , “ kata presiden.
Sementara Wapres Jusuf Kalla mengemukakan, pihaknya akan mengamati dulu perkembangan di lapangan, apakah penyebabnya kelangkaan produksi atau persoalan distribusi.
Kelangkaan garam akhir-akhir ini selain membebani konsumen masyarakat luas, juga memukul industri rakyat seperti penyamakan kulit, perajin tahu dan pengolahan ikan asin serta pembuat es puter.
Di tengah kesulitan, pengusaha nakal pun menggunakan akal bulusnya, mencampur garam dengan tawas untuk dijual dengan harga sedikit miring yakni Rp5.000 per kg dibandingkan dengan garam tanpa oplosan, Rp6.000 sampai Rp7.000 per kg, padahal harga normalnya cuma Rp2.000 per kg.
Usaha penyamakan kulit di Garut, Jawa Barat merupakan salah satu di antara industri yang menjerit akibat kelangkaan garam,bahkan sebagian pengusaha rumahan di sana terancam bangkrut jika pasokan garam terus tersendat dan harganya melangit.
Menurut Wakil Ketua Asosiasi Penyamakan Kulit Indonesia Cabang Garut Sukandar, produksi kulit samakan di Garut anjlok separuhnya selama Juli ini menjadi 60 ton dibandingkan bulan-bulan sebelumnya rata-rata 120 ton.
Sementara itu para pengusaha di sentra-sentra pengolahan ikan asin di propinsi Riau atau Pulau Bawean, Jawa Tengah, Pacitan dan Madura di Jawa Timur serta pengrajin tahu di Lampung dan Bogor mengakali langkanya dan mahalnya harga garam dengan menghemat penggunaannya.
Selain menghemat devisa, dengan penanganan industri garam lebih baik lagi, Indonesia sebagai negara maritim yang dikelilingi laut – berarti bahan bakunya berlimpah-ruah- selayaknya minimal berswasembada, bahkan pantas menjadi negara pengekspor garam.




