SECERCAH asa muncul untuk menguak tuntas praktek perdagangan orang yang sampai tega merenggut nyawa calon pekerja migran dan diduga melibatkan banyak pihak termasuk oknum-oknum aparat.
“Saya sudah mengantongi daftar jaringan yang terlibat dalam Tidak Pidana Perdagangan orang (TPPO) termasuk di kantor pemerintahan dana swasta, “ kata Menko Polhukam Mahfud MD di Batam, (5/4).
Ia menilai, praktek TPPO, bahkan seperti yang diduga terjadi di perairan timur Sumatera, dimana pelaku sengaja menenggelamkan perahu yang membawa migran gelap ke Malaysia adalah tindak pidana kemanusiaan yang sangat keji.
“Pemerintah tidak akan main-main. Setiba di Jakarta nanti, kami akan olah datanya, diuji dulu agar sahih, “ ujar Mahfud dengan nada geram, mengingat praktek-praktek semacam itu sudah langgeng bertahun-tahun, tidak tersentuh hukum.
Indikasi keterlibatan aparat terkait praktek perdagangan pekerja migran (PMI) TPPO di Batam, Kepulauan Riau antara lain tercermin dari kriminalisasi terhadap seorang pemuka agama yang berani melaporkan dugaan intervensi para oknum tersebut.
Kejanggalan muncul saat Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkal Pinang Chrisanctus Paschalis Saturnus dilaporkan ke polisi oleh Wakil Kepala BIN Daerah Riau Kol. Bambang Panji Prianggodo atas tuduhan pencemaran nama baik.
Laporan tersebut merupakan respons surat yang dilayangkan Paschalis atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Bambang karena diduga melakukan intervensi ke kepolisian untuk meminta pelaku pengiriman pekerja imigran dibebaskan.
Sengaja ditenggelamkan
Sementara hasil investigasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait tewas dan hilangnya puluhan pekerja migran di perairan Johor, Malaysia akhir 2021 setelah perahu yang mereka naiki sengaja ditenggelamkan oleh sindikat perdagangan orang untuk mengelabui aparat.
Sebanyak 22 orang tewas, 29 hilang dari seluruhnya 64 pekerja migran tanpa dokumen yang berada di perahu di perairan Johor dalam perjalanan ke negeri jiran Malaysia 15 Des. 2021.
Kepala BP2MI Beny Rhamdani menuturkan, sindikat perdagangan orang diduga dengan sengaja menenggelamkan salah satu perahu pengangkut pekerja migran gelap itu sebagai upaya untuk mengelabui aparat agar mereka bisa meloloskan perahu lainnya.
“Jika hal itu terbukti, ini merupakan kejahatan biadab, “ serunya (Kompas, ¼).
Para pemimpin daerah, wakil rakyat, politisi dan aparat keamanan agaknya tidak tersentuh atau abai untuk menuntaskan kasus-kasus TPPO di wilayahnya, bahkan diduga sejumlah oknum-oknum malah berkolaborasi dengan pelaku.
Menurut catatan BP2MI, 1.859 pekerja migran pulang tanpa nyawa sepanjang periode dari Januari 2020 sampai Maret 2023, 90 persen korban adalah pekerja migran tanpa dokumen. Ada sekitar 4,4 juta pekerja migran tanpa dokumen yang menjadi korban penempatan ilegal oleh para sindikat.
Dengan geram Benny menutrurkan, praktek TPPO sudah berlangsung lama, dimana pesta pora para mafia dan sindikat yang mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor dan keji ini seolah tak tersentuh hukum.
Ayo pak Mahfud, seret dan adili para pelaku termasuk oknum-oknum penghianat bangsa yang tega-teganya mencelakakan sesama anak bangsa!
