BEIJING – Pemerintah China kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan Presiden AS Donald Trump yang menginginkan warga Palestina dipindahkan dari Jalur Gaza.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa prinsip “rakyat Palestina memerintah Palestina” harus tetap berlaku dalam pemerintahan Gaza pascakonflik.
“Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza,” kata dia dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (6/2/2025).
Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Gaza setelah penduduknya direlokasi ke tempat lain. Ia juga berencana mengembangkan ekonomi di wilayah itu dan mengubahnya menjadi Riviera di Timur Tengah.
“Gaza adalah milik rakyat Palestina. Wilayah itu adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, bukan alat penawaran demi keuntungan politis,” kata Guo Jiakun.
Ia juga menyebut bahwa perang Israel telah menyebabkan kehancuran di Gaza serta penderitaan bagi penduduknya.
Guo menekankan bahwa komunitas internasional, terutama negara-negara besar, harus bekerja sama dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu rekonstruksi Gaza.
“China dengan tegas mendukung hak-hak nasional yang sah rakyat Palestina,” kata Guo Jiakun.
China menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mewujudkan Solusi Dua Negara, yaitu pembentukan negara Palestina merdeka dengan kedaulatan penuh berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Selain China, sejumlah negara juga menyuarakan penolakan terhadap rencana Trump.
Raja Abdullah dari Yordania menegaskan bahwa ia menolak segala bentuk pencaplokan wilayah dan pengusiran warga Palestina. Pemerintah Mesir mendukung rekonstruksi Gaza tanpa relokasi paksa penduduknya.
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa pengusiran warga Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan hanya akan memperburuk konflik.
Kementerian Luar Negeri Prancis menekankan bahwa masa depan Gaza harus berada di tangan “Negara Palestina masa depan”, di bawah Otoritas Palestina, bukan dikendalikan oleh pihak ketiga.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa penduduk Gaza harus memiliki kesempatan untuk membangun kembali rumah mereka.
Sementara itu, agresi militer Israel sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.550 warga Gaza, menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina.
