KELEBIHAN penduduk bisa membebani pemerintah untuk mensejahterakan mereka sehingga di sejumlah negara dilakukan program Keluarga Berencana, tapi kekurangan penduduk juga menimbulkan permasalahan.
Pemerinntah China seperti dikutip Xin Hua (28/7), akan memberikan tunjangan tahunan 3.600 yuan atau Rp 8,2 juta untuk setiap anak berusia di bawah tiga tahun.
Pasalnya, populasi China, negara dengan populasi 1,2 miliar jiwa atau nomor da terbesar di dunia setelah India (1,45 miliar jiwa), selama tiga tahun berturut-turut terus anjlok sehingga kini mengalami krisis demografi.
Jumlah kelahiran di China pada 2024 tercatat sebesar 9,54 juta, atau setengah angka kelahiran pada 2016 di mana kebijakan satu anak yang diberlakukan sejak 1980 hingga 2015 dihapus.
Saat itu perekonomian China belum semaju saat ini atau dikenal sedang “mengencangkan ikat pinggang” termasuk dengan kebijakan pembatasan kelahiran agar beban pemerintah bisa ditekan.
Namun kini, angka pernikahan di China juga mencapai rekor terendah. Pasangan muda menunda untuk memiliki anak, karena biaya membesarkan anak sangat tinggi, dan juga banyak pasangan muda yang mengutamakan karir mereka.
Padahal, untuk memacu perekonomiannya, apalagi dengan ambisi untuk mengalahkan Barat termasuk Amerika Serikat, China memerlukan lebih banyak SDM.
Ragam insentif
Dalam upaya untuk meningkatkan angka kelahiran, ragam insentif diberikan, baik oleh pemernitah pusat maupun lebih dari 20 pemerintah daerah di China.
Data resmi Komisi Kesehatan Nasional atau NHC menyebutkan, Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam di China utara , mulai memberikan tunjangan kepada keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.
Pasangan yang memiliki tiga anak atau lebih, menerima hingga 100.000 yuan (Rp 22,8 juta) jika menambah kelahiran bayi lagi, bahkan di Shenyang, provinsi Liaoning di timur laut China, otoritas setempat memberikan 500 yuan (Rp 2,8 juta) per bulan kepada keluarga yang memiliki anak ketiga.Tunjangan diberikan hingga anak berusia tiga tahun.
Untuk menciptakan masyarakat yang mendukung kelahiran anak, provinsi Sichuan di barat daya China mengusulkan untuk menambah jumlah cuti pernikahan dari 5 hari menjadi 25 hari, serta menambah jumlah cuti melahirkan yang saat ini 60 hari menjadi 150 hari.
Sejumlah pengamat menilai, tunjangan tersebut merupakan langkah positif, namun memperingatkan bahwa hal itu tidak cukup untuk membalikkan depopulasi China atau untuk meningkatkan belanja domestik yang lesu.
Tantangan ekonomi serius
Presiden dan Ekonom Utama di Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang mengatakan kepada Reuters, tunjangan pemerintah tersebut menunjukkan kesadaran pemerintah akan tantangan serius ekonomi, akibat rendahnya angka kelahiran.
Menurut ekonom China di Capital Economics, Zichun Huang, kebijakan ini menjadi tonggak penting di mana pemerintah memberi bantuan langsung kepada rumah tangga.
Hal ini dapat menjadi landasan untuk transfer fiskal lanjutan di masa depan. Namun, ia juga mengatakan jumlah tunjangan tersebut terlalu kecil, untuk berdampak pada angka kelahiran dan konsumsi dalam jangka pendek.
“Bagi pasangan muda yang baru menikah dan sudah memiliki anak, hal ini mungkin mendorong mereka untuk mempertimbangkan memiliki anak kedua,” kata Wang Xue, seorang ibu dari anak berusia sembilan tahun di Beijing, kepada AFP.
Namun, ia mengatakan langkah-langkah baru ini tidak cukup untuk meyakinkannya untuk memiliki anak kedua.
“Memiliki satu anak masih bisa diatasi, tapi jika saya memiliki dua, saya mungkin merasa sedikit tertekan secara finansial,” kata perempuan berusia 36 tahun itu kepada AFP.
Sementara Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta saat ini cukup sulit bagi pasangan pasangan baru yang memiliki anak, antara meniti karir atau membesarkan anak.
Pemerintah juga kerepotan menyediakan lapangan kerja, tercermin dari jumlah pengaggur yang mencapai 7,28 juta orang (4,76 persen), bahkan di antaranya lebih satu juta sarjana.
Angka kelahiran di Indonesia juga turun, menjadi 2,18 persen atau satu perempuan melahirkan rata-rata dua anak, namun tidak sedrastis seperti di China.
Baik program untuk menaikkan maupun menurunkan jumlah kelahiran tidak prioritas di Indonesia, karena yang lebih penting adalah meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dari kebocoran akibat praktek korupsi dan menggenjot lapangan kerja. (Xin Hua/Reuters/Kompas.com/ns)
