JAKARTA – Krisis air bersih akibat bencana kekeringan di Indonesia semakin hari semakin parah. Beberapa desa, kampung atau dusun yang sebelumnya tidak terdampak kini mulai merasakan imbasnya. Bahkan, krisis air bersih dan bencana kekeringan ini diprediksi lebih parah dibandingkan dengan tahun lalu karena badai El Nino yang menerpa kawasan Nusantara.
Kekeringan dan krisis air bersih akan menyebabkan ratusan ribu jiwa terdampak. Aktivitas sehari-hari mereka terancam dan begitu pula dengan keberlangsungan hidup mereka. Krisis air bersih jika tidak ditangani dengan kerja keras akan membawa bencana kemanusiaan serius.
Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ada delapan kecamatan yang kini terancam krisis air bersih yaitu Kecamatan Singosari, Kalipare, Pagak, Donomulyo Lawang, Jabung, Sumberpucung, dan Sumbermanjing. Sebanyak delapan ribu keluarga dipastikan akan terkena imbasnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Hafi Lutfi mengatakan, untuk menanggulangi krisis air bersih pihaknya membuka posko untuk memfasilitasi bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkannya.
“Kami bekerja sama dengan PMI dan PDAM untuk armada tangki air dan pasokan air bersih yang diambil dari sumber terdekat dengan lokasi,” kata Lutfi seperti dikutip dari Viva.co.id, Kamis (06/08/2015).
Sungai Cimanuk Kering
Selain Malang, kota Indramayu juga termasuk yang mengalami krisis air bersih yang tergolong cukup parah. Sebabnya adalah volume air baku dari air permukaan SUngai Cimanuk yang merosot dratis. Bahkan sejumlah unit pelayanan PDAM setempat telah lumpuh total.
Direktur Utama PDAM Indramayu, Tatang Sutardi, seperti diberitakan Galamedia mengatakan, jika Sungai Cimanuk kering maka praktis PDAM Indramayu tidak dapat melayani puluhan ribu pelanggannya. Meski demikian, Tatang mengaku pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.
“Kita hanya mengandalkan air permukaan Cimanuk,” kata Tatang.
Tatang menjelaskan, in-take Sindang sudah sepekan terakhir tidak bisa memasok kebutuhan air warga Sindang dan sekitarnya. Sedangkan in-take Kandanghaur dalam status on-off, empat hari bisa melayani kebutuhan air bersih pelanggan namun empat hari kemudian berhenti.
PDAM Indramayu praktis hanya mengandalkan in-take Jatibarang dan Lobener yang volumenya pun telah merosot sebanyak 40% dari kapasitas normalnya. Dampaknya, jumlah desa-desa yang kesulitan air semakin hari semakin bertambah.
“Desa-desa di pesisir utara sudah tidak ada air bersih. Kami membantu dengan mengerahkan puluhan tangki ke daerah tersebut terutama di wilayah timur meliputi Kecamatan Juntiyat, Karangampel, dan Krangkeng,” kata Tatang.
Jateng Menjerit
Sementara itu tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan status darurat kekeringan. Hal ini disampaikan para bupati masing-masing kabupaten setelah mereka mengetahui ada dua wilayah yang terdampak kekeringan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan pihaknya berencana membangun program pipanisasi untuk mengatasi kekeringan ekstrim yang ada di tujuh kabupaten tersebut. Pipanisasi akan menghubungkan sumber mata air dengan rumah-rumah warga melalui pipa.
Saat ini, Sarwa mengatakan pihak BPBD Jateng telah mengajukan proposal anggaran sebesar Rp8,6 miliar ke BNPB. “Proposal sudah diajukan. Tinggal menunggu cairnya dana siap pakai BNPB, “kata Sarwa seperti diberitakan CNN Indonesia.
Kabupaten yang sudah dinyatakan darurat kekeringan diantaranya Kabupaten Kendal, Temanggung, Cilacap, Wonogiri dan Boyolali. Sementara itu, sebanyak 10 kabupaten lainnya di Jawa Tengah masih menunggu rekomendasi dari BMKG terkait status kekeringannya.
Sejauh ini, kata Sarwa, pemerintah daerah telah menyediakan suplai air bersih melalui tangki-tangki yang bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada warga Jawa Tengah yang mengalami kekeringan.
Berdasarkan data BPBD telah terdapat 3.073 tangki yang disalurkan ke 135 kecamatan dan 529 desa. Kapasitas setiap tangki mencapai 5.000 liter. Namun, suplai air bersih dinilai hanya sebagai solusi sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Area yang terdampak banyak. Butuh solusi lebih jauh untuk atasi kekeringan ekstrim di 7 kabupaten tersebut, yakni dengan membangun pipa,” katanya.
Ratusan Desa di Pamekasan Kering
Daerah rawan kekeringan di Pamekasan pada musim kemarau 2015 kian meluas.
Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, memprediksi sekitar 200 dusun, kali ini diperkirakan meluas menjadi 299 dusun di 80 desa di 11 kecamatan diPamekasan.
Dua kecamatan tambahan, yakni Kecamatan Kota dan Kecamatan Galis yang tidak masuk rawan kekeringan, dimungkinkan juga menjadi kawasan terdampak.
Kepala BPBD Pamekasan, Akmalul Firdaus, Selasa (4/8/2015) mengatakan, bertambahnya daerah rawan kekeringan di Pamekasan ini berdasarkan pemetaan dan laporan sejumlah kecamatan.
Dikatakan, melihat panasnya cuaca saat ini dan musim kemarau yang datang lebih awal, bisa jadi pemicu kemarau panjang dan membuat daerah yang kekeringan meluas.
Petani Terlilit Utang
Sekitar 50 hektare lahan pertanian di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang mengalami gagal panen karena kekurangan air akibat musim kemarau panjang. Satu-satunya embung untuk menampung air justru tidak bisa dimanfaatkan karena mengering.
Hal itu disebabkan karena embung tersebut adalah embung tadah hujan. Kondisi kian diperparah dengan adanya serangan hama tikus. Akibatnya para petani didesa tersebut harus menanggung banyak utang yang digunakan untuk biaya produksi.
“Sudah susah dapat air, kena serangan tikus lagi. Sehingga banyak yang mengalami gagal panen,” kata seorang petani Desa Boto, Suyat.
Kepala Desa Boto, Saechul Hadi membenarkan kondisi kekeringan dan serangan hama tikus di desanya menyebabkan sekitar 50 hektar lebih tanaman pertanian gagal dipanen. Akibatnya para petani membiarkan tanah pertaniannya bero atau tidak ditanami. Sejumlah petani juga memilih merantau bekerja serabutan di kota selama musim kemarau.
“Biasanya petani berutang untuk pupuk dan dibayar saat panen. Tetapi karena panennya gagal ya tidak bisa bayar untuk nebus jatah pupuk lagi. Terpaksa mereka jadi buruh serabutan,” ujar Hadi.
