DATA statistik yang terpercaya dan akurat sangat diperlukan, karena jika dibuat asal-asalan, apalagi untuk tujuan tertentu yang menyimpang, bakal menyulitkan saat akan dijadikan acuan.
Di tengah pandemi Covid-19, penanganannya termasuk juga penyaluran bantuan bagi kelompok penduduk yang kehidupannya terimbas karena lesu atau matinya kegiatan usaha dan industri, bisa salah sasaran akibat pendataan yang kacau.
Di DKI Jakarta, 22 warga perumahan elite di RW007 Kel. Kelapa Gading menolak hantaran paket sembako yang seharusnya jatah warga miskin atau rentan miskin yang berhak memperolehnya.
Begitu juga warga RW012 Sunter Jaya, Jakarta Utara yang menerima 32 paket sembako, lalu memulangkannya karena mereka menganggap banyak orang lain yang lebih membutuhkannya.
Lebih parah lagi, anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDI, Jhoni Simajuntak SH yang isterinya juga kepala SMP terdaftar sebagai penerima bansos di Kel. Lagoa, Koja, Jakarta Utara.
“Ini bukti daftar penerima bansos amburadul, “ kata Ketua F-PDIP Gembong Warsono kepada wartawan (22/4), sementara Gubernur Anies Baswedan dengan enteng mengatakan: ”Di Indonesia, memang sukar ditemui data yang akurat”.
Di DKI Jakarta tercatat 1,2 juta kelompok warga tergolong miskin dan sekitar 1,4 juta pekerja sektor informal seperti kuli, buruh serabutan, pedagang asongan, pemulung dan lainnya yang penghidupannya terimbas wabah Covid-19.
Perbandingan data yang “njomplang” juga terjadi mengenai angka korban Covid-19 yang oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sampai Kamis pagi (23/4) tercatat 635 orang meninggal, sementara data yang dihimpun dari berbagai RS disebutkan sekitar 1.600 orang.
Selisih data itu terjadi karena sebagian Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal sebelum hasil tes keluar tidak dicantumkan dalam data yang disampaikan Gugus Tugas Covis-19.
Sebaliknya, Anies lain lagi, entah apa motifnya, malah memasukkan seluruhnya 1.299 warganya yang dimakamkan antara awal Maret sampai 20 April, padahal tidak semuanya karena terinfeksi Covid-19.
Data ngawur dan menyesatkan juga pernah dikeluarkan oleh lembaga periset yang dibayar untuk memenangkan salah satu pasangan kontestan pada Pilpres 2019 lalu.
Contoh lainnya, beda data statistik tentang produksi beras yang dikeluarkan Departemen Perdagangan dan Depatemen Pertanian beberapa tahun lalu.
Depdag yang menghendaki tetap impor beras merilis data produksi beras di bawah kebutuhan, sedangkan Deptan merilis sudah swasembada untuk menunjukkan keberhasilannya.
Jika data tentang korban Covid-19 terpercaya dan akurat, tentu lebih mudah melakukan antisipasi dan penanggulangannya, begitu juga jika data warga yang penerima bantuan transparan dan detil sampai “by name and address” penyalurannya niscaya bakal lebih lancar.
Wabah Covid-19 mengajari bangsa ini untuk lebih cermat dan serius, serta tidak bermain-main dengan data.
