DEBAT keeempat Pilpres yang digelar, Sabtu (30/3) dinilai banyak pihak lebih dinamis, namun tetap saling menjaga etika, dan yang penting dan perlu “dikawal” terus, kedua capres menyatakan bertekad menjaga Pancasila.
Prabowo Subianto yang memperoleh giliran pertama pada sesi ideologi, menilai Pancasila sebagai kompromi mencerminkan kecermelangan para pendiri bangsa menyatukan ragam etnis, kelompok, suku, budaya, bahasa dan agama.
“Pancasila sudah final. Saya akan pertahankan sampai titik darah terakhir, “ ujarnya.
Jadi, kata capres nomor 02 itu, sangat tidak masuk akal, jika ia yang berasal dari orang tua pemeluk Nasrani, dan sejak 18 tahun mengabdi pada bangsa dan negara (berkiprah di Akabri-red) berniat mengganti Pancasila dengan negara kilafah seperti yang ditudingkan orang.
Sebaliknya capres nomor 01 Jokowi, juga dalam sesi terkait ideologi, menyatakan tekadnya untuk merawat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memasukkan dalam kurikulum pendidikan mulai dari PAUD sampai jenjang doktor.
Jokowi juga akan menekankan pentingnya materi pelajaran terkait toleransi, perbedaan bahasa, budaya dan agama pada anak didik dengan pola pendidikan kekinian, bukan melalui indoktrinasi.
Mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Jokowi akan menerapkan sistem DILAN (digital melayani) berbasis elsktronik demi terwujudnya layanan yang cepat, tidak berbelit-belit sekaligus menghindari praktek korupsi.
Teknologi tidak Mutlak
Sebaliknya Prabowo mengingatkan, kecanggihan teknologi saja tidak akan menjamin layanan efektif, bebas dari korupsi dan “jual beli” jabatan.
“Transparansi diperlukan, begitu pula kesejahteraan ASN perlu ditingkatkan, “ ujarnya seraya menambahkan, tanpa kedua hal itu, sebaik sistem apapun yang dibangun, bakal sia-sia.
Prabowo mengritik kebijakan pemerintahan Jokowi menggunakan aplikasi teknologi informatika karena dinilainya boros dan terlalu banyak pemberian kartu bagi warga. “Cukup single identity card untuk berbagai keperluan, “ ujarnya.
Dalam sesi pertahanan, Prabowo mencoba menggiring lawannya, dengan persoalan-persoalan teknis yang dipahaminya selaku mantan komandan Kopassus dan panglima Kostrad yang pernah disandangnya.
Menurut dia, di era Soekarno dimana perekonomian tidak sekuat saat ini, RI memiliki angkatan bersenjata yang kuat sehingga disegani di kawasan Asia.
“Kini, ada mantan menteri pertahanan yang menyebutkan departemen yang dipimpinnya sebagai “Ministry of Defenceless” (Tidak mampu Bertahan-red).
Ia juga membandingkan, Singapura yang seluas Jakarta saja menganggarkan 30 persen dari anggaran belanjanya untuk belanja militer, sehingga memiliki kapal selam yang mampu meluncurkan rudal dari bawah air.
Menurut Stockholm International Research Institute (SIPRI), anggaran militer RI pada 2019 sebesar 8,17 milyar dollar AS (sekitar Rp107 triliun) atau 4,76 persen dari APBN, sedangkan Singapura 9,7 milyar (sekitar Rp127,7 triliun) atau 17,2 persen dari APBN-nya.
RI menempati peringkat kedua terbesar anggaran belanja militer diantara negara-negara ASEAN di bawah Singapura.
Terkait kapal selam, menurut catatan, TNI AL saat ini mengoperasikan empat kapal selam diesel buatan Jerman type S-209 yang ditingkatkan kemampuannya oleh Korsel dan dinamai Chang Bogo. Dua diantaranya dibangun di galangan PT PAL, Surabaya.
Sebaliknya AL-Singapura menggunakan empat kapal selam type Chalenger dan dua dari kelas Archer, semua buatan Swedia. Chalenger yang sudah relatif tua, digantikan dengan kapal selam U-218 SG buatan Jerman yang menggunakan sistem Air Independent Propulsion (AIP).
Prabowo menyindir kebijakan pertahanan pemerintah Jokowi yang didasari oleh bisikan para jenderal bersikap “ABS” yang memprediksi, tidak akan terjadi perang dalam 20 tahun mendatang.
“Dulu waktu saya masih Letda, ada juga jenderal-jenderal yang menyebutkan tidak ada perang dalam beberapa dekade mendatang, namun faktanya, saya dikirim ke Timtim”, tuturnya.
Tentu saja pernyataan Prabowo itu disanggah banyak pihak, karena memang saat itu diprediksi, tidak ada potensi ancaman invasi militer pada RI dalam kurun bebarapa dekade ke depan. Konflik Timtim terjadi karena RI yang menginvasi Timtim pada 1975 di bawah judul integrasi.
Jokowi sendiri merespons pernyataan Prabowo dengan menyebutkan ia masih percaya pada jajaran TNI, sehingga mempercayakan pembelian alautsista pada mereka, sesuai kebutuhan.
Sesuai Prioritas
Perkuatan kesiapan militer Indonesia, menurut Jokowi, sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan personilnya.
Saat ini, lanjut Jokowi, yang diprioritaskan pembangunan prasarana militer, misalnya pangkalan di Natuna, pembentukan Brigade 3 di Papua, pembangunan radar pengawasan udara di 19 titik dan radar pengawasan maritim di 11 titik.
Merespons kritik Prabowo tentang keikutsertaan pengelolaan pelabuhan atau bandara sipil pada pihak asing, Jokowi mengatakan hal itu diperlukan untuk alih teknologi dan mengatasi pendanaan sehingga tidak perlu dicemaskan.
“Kalau pangkalan angkatan udara atau angkatan laut, tentu kita sendiri yang harus mengelolanya, “ ujar Jokowi.
Terkait hubungan internasional, menurut Jokowi, RI aktif ambil bagian dalam berbagai persoalan dunia seperti dukungan bagi Palestina dan nasib pengungsi Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Sebaliknya Prabowo berpendapat, diplomasi hendaknya mengutamakan kepentingan nasional dan didukung kekuatan dan pertahanan. “Kalau tidak, nggak bakal didengar negara lain, “ ujarnya.
Pilpres tinggal menunggu hari. Harapan rakyat tentunya agar para capres satu kata dan perbuatan agar jalannya pesta demokrasi yang jujur, adil, bebas dan rahasia tetap terjaga.
Jangan sampai, terucap yang baik-baik, tetapi di belakang tetap menggunakan hoaks, ujaran kebencian dan mengangkat isu SARA demi meraih kekuasaan.
