HARGA minyak dunia yang sudah menembus level psikologis US$115 per barel (31/3), menjadi tekanan baru bagi perekonomian global, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi fosil tersebut.
Kenaikan tajam harga minyak global dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas hingga mengganggu jalur distribusi, terutama di Selat Hormuz dan Laut Merah yang menjadi alur seperlima tanker yang mengangkutnya.
Dalam situasi ini, risiko krisis energi semakin nyata, sementara kepastian akhir konflik masih belum terlihat.
Lalu, seberapa besar dampaknya bagi Indonesia?
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Rady seperti dilaporkan CNNI (1/4) menilai, lonjakan harga minyak menghantam ekonomi Indonesia dari dua sisi sekaligus, yakni pasokan dan harga.
Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz mengganggu suplai global, sementara di saat bersamaan harga minyak melonjak tajam. Kombinasi ini berdampak langsung pada negara net importir seperti Indonesia.
“Indonesia itu kan net importer. Impor minyaknya itu sangat besar, sekitar 1,2 juta barel per hari. Nah, dengan kenaikan harga yang mencapai di atas US$100 , defisit yang digunakan untuk membayarnya semakin besar,” ujarnya.
Ia mencatat, tekanan terhadap rupiah sudah terlihat dengan pelemahan hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini memperburuk beban pembayaran impor energi.
Picu imported inflation
Selain itu, kenaikan harga minyak, menurut Fahmi  juga memicu imported inflation. Harga energi yang tinggi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas.
Dari sisi fiskal, Fahmy menilai pemerintah menghadapi dilema besar. Jika harga BBM subsidi dipertahankan, beban APBN akan membengkak signifikan, namun jika dinaikkan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau subsidi dipertahankan, harga BBM subsidi tidak naik, maka beban dari APBN itu akan semakin berat. Tapi kalau dinaikkan, inflasi naik dan daya beli turun,” jelasnya.
Ia mengingatkan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi berpotensi menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Bahkan, jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa memicu persoalan sosial.
Untuk menahan beban fiskal, ia menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran, termasuk memangkas pos belanja yang dinilai kurang prioritas.
Berdampak pada sektor manufaktur
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat dampak signifikan pada sektor riil, terutama manufaktur.
Kenaikan harga energi dan bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, khususnya bagi industri dengan intensitas energi tinggi seperti petrokimia.
Di sisi lain, pelemahan daya beli membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga jual.
“Margin laba mereka akan tergerus, kalau mereka nggak bisa membebankan biaya ini kepada konsumen,” ujarnya.
Selain manufaktur, sektor transportasi dan logistik juga menghadapi tekanan besar. Kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan biaya operasional penerbangan, pelayaran, hingga distribusi barang.
Sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik di Indonesia berpotensi langsung mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah.
“Jadi biaya transportasi dan logistik itu akan terkena dampak juga, negatif karena biaya operasionalnya pasti akan meningkat. Itu penerbangan, jasa pengiriman barang, kapal laut,” jelas Fabby.
Tidak ada rencana naikkan harga BBM
Kendati demikian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana menaikkan maupun membatasi penyaluran BBM bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak.
“Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Purbaya menjelaskan saat ini harga minyak mentah dunia masih di kisaran US$74 per barel atau hanya naik sekitar US$4 dari asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Kondisi itu belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mengubah kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
“Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini,” jelasnya.
Apakah keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat? Time will tell! (CNNI/ns)
