DEBAT publik perdana menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta antara calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Anies Baswedan digelar Metro TV, Senin (27/3), menampilkan adu ide dan program serta gaya komunikasi keduanya.
Yang tampil beda, adalah perubahan penampilan kedua calon gubernur DKI Jakarta, baik Ahok maupun Anies.
Ahok tampil lebih “cool”, tanpa ekspresi, bahkan terkesan mengalah, membuat gregetan para pendukungnya karena tampak hanya bertahan, tidak berupaya melakukan serangan balik pada lawannya. “Nuwun sewu, Pak Anies, “ tutur Ahok ketika hendak memulai memberi tanggapan terhadap kritikan Anies.
Sebaliknya, Anies di balik narasinya yang runut dan teratur, secara sistematis, menyorot tajam ide atau apa saja yang telah dilakukan Ahok.
Ahok yang biasa tampil meledak-ledak, lebih santun dn murah senyum, sebaliknya Anies agaknya di setiap kesempatan berupaya mencari titik lemah, mempersepsikan dan menstigmatisasi lawan, baik terkait tabiat maupun kinerjanya.
Anies melihat, tidak hanya birokrasi Pemda DKI Jakarta saja yang harus diperkokoh, tetapi warganya, terutama kaum perempuan, anak-anak dan para difabel. “Papan (rumah), lapangan kerja, pendidikan dan kebutuhan pokok warga harus dipenuhi, “ ujarnya.
Sebaliknya Ahok mengaku akan tetap fokus pada pembenahan melalui merit system (sistem penilaian) dan transparansi demi terciptanya birokrasi bersih dan profesional yang mampu memberikan layanan terbaik bagi warga ibukota.
Terkait isu penggusuran yang menurut Anies tidak akan dilakukan jika ia terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan, tidak ada bedanya istilah penggusuran, penataan atau relokasi.
“Penduduk yang mendiami bantaran sungai, apa mau dibiarkan saja? Selain melanggar peraturan, juga membahayakan mereka, “ tutur Ahok.
Untuk itu lah, lanjutnya, mereka digusur,dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah susun. Sumber nafkah dan kesehatan mereka diperhatikan melalui berbagai program layanan, sedangkan anak-anak usia sekolah diberikan kartu pintar.
Sebaliknya Anies menganggap, pemindahan warga ke rumah susun tetap tidak layak. “Mosok seumur hidup tinggal di rumah susun sewa terus, “ sindirnya. Menurut Anies, kurang dari separuh warga ibukota memiliki rumah sendiri, sehingga perlu dicari solusi agar mereka mampu menyicilnya.
“Caranya, uang muka (DP) dihapus menjadi nol persen, karena ini yang membuat warga tidak pernah mampu membeli rumah. Bayangkan, bagaimana mereka mampu membayar DP Rp52 juta untuk membeli rumah seharga Rp300 juta?, “ tanya Anies.
Bangun rumah vertikal
Sebaliknya Ahok tetap bersikukuh mendorong pembangunan rumah vertikal, mengingat keterbatasan lahan di tengah kota. Rumah-rumah susun akan dibangun berdekatan dengan akses menuju sentra-sentra kegiatan publik seperti stasiun, perkantoran atau pusat perbelanjaan.
“Tidak masuk akal. Untuk membangun satu juta unit rumah sederhana seharga Rp300 juta saja, diperlukan Rp300 triliun. Darimana uangnya? APBD DKI Jakarta saja cuma sekitar Rp70 triliun. Lagian, apa ada bank yang bersedia rugi tanpa mengenakan bunga,” tutur Ahok mengkritisi program Anies.
Saling klaim program juga terjadi pada debat perdana pilkada putaran kedua itu. Anies memperkenalkan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) karena menurut dia, yang perlu dibantu tidak hanya anak siswa sekolah saja, tetapi juga anak-anak putus sekolah yang lebih banyak jumlahnya.
Sedangkan Ahok menganggap, KJP memang disasar untuk memotivasi anak usia sekolah agar tetap melanjutkan pendidikannya. Bagi anak putus sekolah, ada program tersendiri, seperti program pelatihan, keterampilan atau bantuan modal usaha. Bahkan lansia juga akan mendapatkan santunan bulanan serta hunian bagi lansia uzur yang tidak memiliki keluarga.
“Bantuan pendidikan, diberikan sesuai biaya yang diperlukan, mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi, “ paparnya.
Menyoal kepemimpinan yang dipertanyakan dari debat tujuh sesi selama dua jam itu, Ahok menekankan pentingnya birokrasi yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi melayani warga.
“Yang paling penting, tidak terima suap” tandasnya. Untuk itu, sistem penilaian berbasis kinerja diterapkan di jajarannya. Gaji yang diterima PNS DKI Jakarta, beberapa kali lipat lebih besar dari rata-rata Pemda lainnya, sehingga Ahok juga menuntut kinerja lebih baik dari mereka. Sebagai contoh, lurah di DKI Jakarta bergaji Rp27 juta perbulan diandingkan rata-rata Rp 11 juta di daerah lain.
Kepemimpinan efektif
Anies lebih menekankan pada gaya kepemimpinan efektif, dengan merangkul semua pihak, merumuskan perencanaan dari segala aspek, legal, sosial, budaya melalui komunikasi yang baik dengan merangkul semua pihak serta keteladanan pemimpinnya.
“Bagaimana dianggap tidak bisa merangkul, jika hasil kinerja Pemprov Jakarta jelas. Sungai-sungai bersih, Kalijodo (dulu lokalisasi-red) kini menjadi tempat nyaman bagi warga, banjir setahap demi setahap diatasi dan berbagai bantuan pada warga diprogramkan. Kepuasan warga juga diatas 70 persen, “ paparnya.
Ahok memang mengakui, ia tidak bisa berkompromi dengan stafnya yang berperilaku dan berkinerja buruk, karena menurut dia, jika dibiarkan, malah akan merusak kerjasama dan kekompakan jajarannya. “Apa saya harus merangkul dan berkompromi dengan pegawai yang menerima suap. Maksudnya, saya harus menerima suap juga?, “ katanya balik bertanya.
Terkait program transportasi terintegrasi guna mengatasi kemacetan kronis lalu-lintas di ibukota, Anies mengedepankan penataan belasan ribu angkot termasuk pengemudinya bersama moda Trans Jakarta, MRT dan LRT, sebaliknya Ahok menekankan manajemen satu atap bagi seluruh moda.
Di sesi penutup, Anies lagi-lagi menyindir Ahok, menyebutkan Jakarta memerlukan kehadiran pemimpin pengayom, pemersatu yang bisa merangkul semua pihak, bukan yang selalu membuat gaduh.
“Diperlukan pemimpin yang mampu merawat kebinekaan, merangkul, membangun komunikasi dan dialog. Kalau gubernurnya malah menjadi provokator bagaimana?, “ tanya Anies.
Yang penting, lempeng
Ahok pun menangkis segala tudingan miring Anies. “Bagi saya sih sederhana. Yang penting, lempeng-lempeng saja, layani rakyat, beri kesempatan sama bagi seluruh lapisan masyarakat, “ tutur Ahok.
Pada tataran toleransi agama, Ahok yang pemeluk Kristen memaparkan rencana pembangunan Mesjid Agung bergaya arsitektur era Sultan Ottoman di Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat dan membiayai perjalanan umrah sejumlah penjaga masjid dan petugas pemandi jenasah . “Semua agama memiliki hak sama, ” ujarnya.
“Transparan, tidak terima suap dan melayani rakyat. Itu yang penting bagi jajaran saya, “ kata Ahok berulang kali terkait sosok birokrasi yang diidamkannya.
Menanggapi isu mega proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang kontroversial, Ahok juga membantah sinyalemen Anies bahwa proyek yang saat ini dihentikan sementara itu mencerminkan keterpihakannya pada pengusaha.
Sebaliknya, Ahok mengatakan ia akan patuh terhadap keputusan hukum, namun demikian dari proyek itu DKI akan mendapatkan dana Rp158 triliun setiap tahun dari bagian lahan yang dibeli pengusaha.
Sejumlah apartemen akan dibangun untuk satu juta karyawan yang bekerja di pulau-pulau hasil reklamasi, sementara nelayan juga masih bisa mencari nafkah di kanal-kanal yang sengaja dibangun.
“Yang menerima suap adalah oknum-oknum DPRD (a.l. Moh. Sanusi-red) yang saat ini sudah diadili,” ujarnya.
Beberapa kali Ahok mencoba menjelaskan hasil kinerjanya yang bermanfaat bagi rakyat kecil, namun Anies tetap bergeming, dan di hampir sepanjang sesi debat ia mencoba menstigmasi Ahok sebagai pemimpin yang lebih dekat pada pengusaha, kalangan atas dan proyek-proyek fisik pembangunan ketimbang memperhatikan nasib rakyat kecil.
Selain, debat antara Ahok dan Anies yang dipandu Najwa Shihab, acara jika menghadirkan wartawan senior Don Bosco Selamun, pengemat politik Djajadi Hanan dan Yunarto Wijaya.
Yunarto menilai, debat kali ini yang terbaik dibandingkan tiga debat publik pada putaran pertama sebelumnya yang diselenggarakan KPUD DKI Jakarta karena sama sekali tidak menyinggung isu SARA . Yang muncul, adu ide dan program didukung data dan fakta oleh keduanya.
Sementara Don Bosco berpendapat, dari debat kali ini, publik berkesempatan menilai, mana di antara calon yang sesuai harapannya. Ia menyarankan, format serupa hendaknya dilanjutkan pada debat resmi yang diselenggarakan KPUD mendatang.
Djajadi Hasnan senada dengan Yunarto dan Don Bosco menilai, debat menyentuh substansi permasalahan yang dihadapi Jakarta serta solusi yang ditawarkan Ahok dan Anies. “Calon pemilih tinggal melakukan ‘check fact’ atau uji kebenaran terkait program-program yag ditawarkan calon, “ ujarnya.
Keteladanan Pak Harto
Catatan diberikan oleh ketiganya menyangkut pertanyaan terkait sisi baik yang bisa diteladani dari kepemimpinan Presiden Soeharto.
Anies menyebutkan, lagi-lagi untuk menyindir tabiat Ahok, sikap arif, bisa merangkul setiap orang adalah sikap yang bisa dicontoh dari Pak Harto.
Sebaliknya, Ahok terkesan atas keputusan Presiden Soeharto untuk segera mengirimkan berton-ton beras dengan pesawat Hercules TNI AU ke gudang Bulog yang kosong di Manado berpacu dengan spekulan yang akan bersekongkol menaikkan harga beras.
Jawaban Anies, dinilai ketiga pengamat itu, bisa menjadi “blunder” atau keleliruan sehingga mengalienasi pendukungnya yang berseberangan dengan tokoh Orde Baru itu. Hanan menduga, bisa juga Anies sengaja melakukan hal itu mengingat munculnya dukungan dari keluarga “Cendana” kepadanya.
Sebaliknya, menurut Hanan, Ahok dinilai cerdas untuk menghindari jawaban politis yang bisa menjebaknya, sekaligus menganalogikan dengan yang dilakukannya yakni untuk selalu memantau pasokan beras di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta.
Dari jajak pendapat akhir-akhir ini, paslon Anies-Sandiaga Uno mengungguli Ahok-Djarot, namun masih terlalu dini untuk memprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, karena dinamika politik akan terus bergulir hingga hari “H” pemungutan suara, 19 April 2017 nanti.
Banyak variabel yang mempengaruhi raihan suara. Misalnya, elektabilitas tinggi yang diperoleh Ahok-Djarot, belum tentu linier dengan tingginya jumlah yang mencoblos kartu suara yang tertulis namanya.
Gerak mesin politik partai pengusung, preferensi pemilih di akar rumput (agama, primordial, penampilan, kinerja, program), hasil debat, isu-isu negatif yang tiba-tiba muncul adalah hal-hal yang bisa mengatrol atau membuat anjlok perolehan suara.
Pilihan ada di tangan anda dan cermati apa yang ditawarkan para paslon, karena kepemimpinan lima tahun ke depan mereka juga menentukan nasib kita, rakyat jelata.
