CALON legislatif  untuk pusat mau pun daerah (DPR dan DPRD) mestinya tokoh-tokoh yang sudah teruji kearifan dan gregetnya menyuarakan aspirasi para konstituennya, bukan yang tiba-tiba muncul atau sebalinya, “langganan” di parlemen. “Lu Lagi Lu Lagi”.
Nyatanya, banyak caleg yang di daerah pemilihannya saja tidak dikenal, karena nyaleg kadang-kadang juga merupakan proyek dadakan, memanfaatkan peluang bagi yang merasa memiliki akses di panggung politik, dekat dengan kekuasaan atau punya modal.
Sebaliknya, ada juga caleg yang bolak-balik jadi petahana, terus mencalonkan diri, bermodalkan dinasti atau money politics, koneksi atau relasi, padahal hasil karya dan kinerjanya menyuarakan aspirasi konstituen diragukan.
Perkenalan dengan masyrakat pun biasanya bersifat instant, sesaat di tengah masa kampanye ketika poster-poster beserta foto mereka dipampang, atau saat berkampanye menebar pesona yang biasanya disertai pemberian sembako atau uang.
Jarak lebar menganga antara publik dan elite politik yang jika terpilih nanti akan membawakan aspirasi mereka tercermin dari jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas di 38 provinsi dengan 512 responden pada 26 – 28 Feb 2024.
Ironisnya, pemilih pemula (usia muda) menjadi kelompok mayoritas responden yang mengaku tidak mengikuti sama sekali rekapitulasi suara hasil pileg, padahal dengan jumlah lebih dari separuh pemilih dalam Pemilu 2024, mereka adalah penentu.
Dari jajak pendapat itu, makin muda usia responden semakin tidak megikuti rekapaitulasi hasil pnghitunga suara pileg . Sebanyak 61,2 persen responden usia 17 – 24 tahun mengaku tidak mengikuti dan 50,8 persen responden kelompok usia 25 – 39 tahun tidak mengikuti sama sekali.
Di kalangan responden berusia 40 – 54 tahun hampir setengahnya masih mengikuti hasil penghitungan suara partai dan caleg yang mereka coblos 14 Feb. lalu, sementara responden usia 55 tahun ke atas, paling banyak (60 persen) mengikuti proses penghitungan suara.
Berjarak dengan Partai
Menjawab salah satu pertanyaan pada jajak pendapat itu, hanya enam  persen responden mengaku mengikuti hasil penghitungan suara partai yang dicoblos,  40,2 persen mengikuti hasil penghitungan suara partai dan caleg yang dicoblos dan 4,9 persen mengikuti penghitungan hasil suara caleg yang dicoblos.
Sebaliknya, sebagian besar atau hampir separuh responden (48,4 persen) tidak mengikuti sama sekali proses atau hasil penghitungan suara  dan 4,9 persen mengikuti penghitungan suara caleg dan 0,5 persen menjawab tidak tahu.
Tentang caleg yang lolos ke parlemen, 39,5 persen responden mengharapkan mereka mewakili aspirasi publik terhadap setiap kebijakan pemerintah, 30 persen berharap, mereka mengemban jabatan secara jujur, tidak korupsi, 28,6 persen meminta mereka menepati janji kampanye, 1,5 persen tidak tahu dan 0,4 persen tak berharap.
Acuhnya terutama kaum milenial dan gen Z terhadap calon-calon mereka di parlemen merupakan tanda-tanda rendahnya literasi atau kesadaran politik publik yang tentunya membahayakan kehidupan berdemokrasi.
Bisa dibayangkan, mau dibawa kemana negeri ini dan apa yang diharapkan dari para wakil rakyat jika yang nyaleg, lalu terpilih  adalah para preman dan petualang politik, membayar pula lewat serangan fajar atau money politics. (Kompas, NS)
