SAAT publik geram atas temuan terkait pengajuan belanja pemprov DKI Jakarta yang janggal dan nilainya fantastis, Gubernur Anies Baswedan malah berpandangan miring terhadap pengungkapnya.
Heboh pengajuan anggaran DKI Jakarta pada tahap pembentukan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA – PPAS 2020) sebelum dijadikan APBD muncul setelah anggota baru DPRD dari F-PSI William Aditya (23) membeberkan kejanggalan itu.
William mengaku, ia melakukan hal itu sesuai fungsi pengawasan yang diemban DPRD , lagi pula, fraksinya sudah empat kali menyurati Bappeda DKI Jakarta untuk mendapatkan kertas kerja berisi KUA –PPAS 2020 namun tidak dijawab.
Sesuai sistem e-budgeting yang diberlakukan sejak era Gubernur Basuki Cahaja Purnama alias Ahok pada 2014 guna menghindari manipulasi anggaran oleh oknum-oknum DPRD atau oknum aparat Pemprov, rancangan anggaran sementara tersebut juga bisa diakses publik. Hasilnya, banyak anggaran siluman yang disisipkan oleh oknum-oknum SKPD (a.l. dinas-dinas) dan DPRD dikoreksi publik hingga uang rakyat bisa diselamatkan.
Namun di era kepemimpinan Anies, dengan alasan karena rancangan anggaran tersebut (KUA – PPAS 2020) baru berupa kertas keja, jadi tidak bisa diakses secara online, bahkan ada angggota DPRD yang mengaku tidak mendapatkannya sehingga tidak punya data untuk mengkritisinya.
Memang data tersebut pernah dipampang secara online beberapa saat, namun begitu isu penyimpangan anggaran menjadi viral termasuk pembelian Aibon, bolpoin, pasir, pembentukan buzzer promosi wisata, pengecetan jalur sepeda dan lainnya yang jumlah dan nilainya sangat tidak masuk akal, langsung diblokir alias tidak bisa diakses lagi.
Penyampaian rincian rencana anggaran oleh eksekutif dalam waktu yang mepet diduga merupakan permainan lama agar anggota Dewan (DPRD) tidak mempunyai banyak waktu untuk menyisirnya dan menemukan penyimpangan.
Kongkalingkong praktek “mark-up”, memasukkan program atau rencana pembelian barang dan jasa dalam anggaran APBD menyimpang yang agaknya sudah bertahun-tahun langgeng, lancar dan aman-aman saja dan baru gaduh saat hendak dibongkar Ahok.
Di era Ahok, pernah ada dua RAPBD, satu yang dimasukkan oleh tim Ahok (eksekutif) dan satunya lagi RAPBD versi DPRD memuat lagi mata angggaran ganjil atau janggal yang sudah didell oleh Ahok seperti ratusan milyar rupiah pembelian UPS (generator otomatis) dan peralatan fitness untuk sekolah-sekolah.
Anies menyebut pengungkapan temuan kejanggalam KUA- PPAS 2020 ke media dianggapnya sebagai upaya anggota DPRD baru untuk mencari panggung, melakukan “atraksi” atau jelasnya hanya untuk mencari perhatian.
“Kalau saya, tidak perlu mencari panggung, tapi diam-diam berupaya memperbaiki sistem agar penerus saya nanti tidak menemukan kesalahan serupa, “ begitu kira-kira tutur Anies.
Padahal, Anies mungkin lupa, bukanlah salah satu fungsi DPRD walau kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan dan penganggaran?
Pembelaan yang berbeda disampaikan oleh para pejabat DKI Jakarta tentang mata anggaran janggal itu, misalnya ada yang mengaku telah terjadi keteledoran, dan yang lain berpendapat, yang penting jumlahnya sesuai pagu anggaran, nanti mata anggarannya disesuaikan.
Logikanya Kemana?
Agaknya sulit dipahami akal sehat, rencana anggaran belanja pemprov sengaja dibuat asal-asalan, dengan alasan, nantinya pasti tidak akan lolos karena akan dikoreksi pada tahap-tahap pembahasan berikutnya.
Terkuak jor-joran dinas-dinas DKI Jakarta mengenai jenis barang yang akan dibeli, misalnya saja lem Aibon senilai Rp82,8 milyar, bolpoin Rp124 milyar, komputer Rp 123 milyar dan pasir Rp52 milyar.
Lem Aibon konon masuk mata anggaran alat peraga untuk digunakan oleh 37.500 siswa SD di Jakarta Barat yang tidak jelas untuk apa? Karena selain bahan perekat, zat yang dikandungnya (Lysergic Acid Diethylamid – LAD) bisa membuat efek halusinasi, sering dihirup uapnya oleh anak jalanan.
Bahkan berdasarkan temuan ICW, dalam KUA-PPAS 2020, angaran pembelian Aibon disebutkan Rp126 milyar dan pembelian pulpen Rp678 milyar.
Lebih parah lagi, selain Anies dan jajarannya dan sejumlah kalangan di DPRD DKI dan pimpinan TGUPP dalam acara dialog TV menyalahkan William yang seolah-olah dianggap lancang dan tidak etis, bahkan dianggap penghianat.
Ketua TGUPP Amien Subekti, Wakil Ketua Komisi A DPRD Inggard Joshua intinya menyatakan, rancangan anggaran tersebut baru dibahas secara internal, masih mentah hingga bisa diperbaiki pada tahap-tahap selanjutnya. Jadi, menurut mereka, tidak perlu dibocorkan keluar.
Mantan anggota DPR dari F-Partai Demokrat Taufiqurrahman menganggap publikasi rencana anggaran yang masih prematur bisa menimbulkan “misleading”, sementara mantan anggota DPRD dari F-Partai Nasdem Bestari Barus mengibaratkan DPRD dan eksekutif adalah suami isteri, hingga rencana anggaran tak perlu disebarkan ke luar.
Barus menilai, pengungkapan isu Aibon atau kejanggalan dalam penyusunan anggaran adalah isu remeh-temeh. “Anggota DPRD jangan tampil sebagai Super Hero, mencari sensasi, harus sopan dan tertib, “ ujarnya.
Publik tentu bisa bertanya, jika saat awal penyusunan anggaran saja sudah muncul keganjilan (jumlah luar biasa pembelian Aibon, ATK, pasir dan lainnya), apakah ini bukan persoalan amat besar dan bukan pula persoalan sepele? Wajar pula kah bila harus ditutup-tutupi?
Budayawan Betawi, Ridwan Saidi yang dikenal pro-Anies , berpendapat lain lagi. Ia mengajari anggota baru DPRD agar banyak belajar (memark-up atau memanipulasi-red?) anggaran dari senior-seniornya, tidak asal berani saja.
“Jangan asal njeplak saja, “ ujarnya seraya menyebutkan isu anggaran yang diramaikan bertujuan menjegal Anies maju dalam Pilpres 2024. “Kalau tidak seutuju dengan Anies, gak usah dipilih. Jangan ‘menyemplaki’ (menunggangi) isu anggaran,” katanya.
Jika para elite yang kebetulan duduk di pemerintahan, DPRD, TGUPP dan budayawan saja begitu partisan menunjukkan keterpihakannya pada praktek korupsi yang telah mengakar di segenap sendi-sendi bangsa ini, apa lagi yang mau dikatakan?
Sebaliknya, jika ada sosok, baik kalangan parlemen atau eksekutif yang masih memiliki greget dan nyali ingin membasmi korupsi, malah dianggap tidak etis, tidak beradab dan dilaknat, lalu dijatuhkan dengan berbagai cara termasuk melalui politisasi etnis dan agama,serangan hoaks atau ujaran kebencian. Ada apa di negeri ini?
Pro-kontra kisruh Aibon, di sisi lain mencerminkan keterpihakan sejumlah elite di negeri ini bahkan dengan menjungkirbalikkan nalar terkait praktek korupsi termasuk siluman anggaran yang jelas-jelas merugikan negara dan bangsa.
Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para kepala daerah di Bogor (14/11) juga mengingatkan pada mereka untuk segera menegur jajarannya agar segera meluruskan jika terjadi kekeliruan terkait penganggaran.
“Contohnya DKI Jakarta ada 57.000 mata anggaran. Jika ada kekeliruan, ingatkan sejak awal, jangan ditunggu sampai rampung baru ditebas, “ ujarnya seraya mengingatkan para kepala daerah, ia akan mengambil tindakan tegas dengan caranya sendiri (bagi yang membandel-red).
Ayo, rakyat dan elemen bangsa yang masih punya nalar dan nyali, lawan dan basmi praktek korupsi dan siluman-siluman anggaran.
