DIRJEN Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengakui, dari hasil analisis awal, selain curah hujan ekstrem, ada indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan, Sumatera Utara yang jadi pemicu banjir.
Kementerian Kehutanan sendiri, seperti diungkapkan Reuters (8/12) menemukan lima lokasi penebangan hutan yang tidak sesuai aturan. Kelimanya diduga jadi pemicu banjir Sumatra.
Isu deforestasi dan pembalakan liar yang menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mencuat sejak banjir yang melanda tiga provinsi pekan lalu (27/11)
Video gelondongan kayu terseret arus banjir yang bermuculan disiarkan media TV nasional dan medsos menjadi buah bibir masyarakat dan memperkuat dugaan, oknum instansi pemerintah dan penegak hukum terlibat dalam pemberian izin atau pembiaran aksi penebangan liar atau alih fungsi hutan selama ini.
Ia menyebut hilangnya tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air, sehingga hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat dan memicu banjir dan longsor.
Aktivitas pembukaan lahan
Dwi menjelaskan kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus juga menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan tak sesuai ketentuan.
“Kami melihat pola yang jelas: Terjadi kerusakan hutan di area hulu akibat aktivitas ilegal. Di situ potensi bencana hidrometeorologi di hilir meningkat drastis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12).
Dwi juga mengatakan telah mendapati 12 subjek hukum mulai dari korporasi maupun perorangan yang diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.
Ia menjelaskan, sejak 4 Desember 2025 lalu telah memasang papan larangan di lima lokasi yang terindikasi, yakni 2 titik pada area konsesi PT TPL dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP.
Dwi mengatakan sejalan dengan penindakan di lapangan, Kemen LH juga akan memeriksa 12 subjek hukum tersebut pada Selasa (9/12).
Bekas kayu digergaji
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut terdapat sejumlah bekas gergaji pada kayu-kayu gelondongan tersebut. Ia mengatakan temuan bekas gergaji itu nantinya akan menjadi fokus penyelidikan.
Listyo mengatakan saat ini petugas telah dikerahkan untuk menyusuri aliran sungai dari hulu hingga hilir untuk melihat lokasi asal kayu tersebut.
“Dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari chainsaw ya. Itu yang akan kita dalami,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/12).
“Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai kita tarik ke hulu dan hilirnya,” imbuhnya.
Terpisah, Polda Sumatera Utara akan membentuk tim gabungan menelusuri asal kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir di sejumlah wilayah terdampak.
Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan mengatakan tim ini akan melibatkan unsur kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.
“Karena tim akan dibentuk baik dari Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan dari Pemda. Karena tim akan terus bekerja dari siang dan malam memastikan terkait dengan bencana alam ini,” ujar Whisnu, Sabtu (6/12).
Whisnu menyampaikan tim gabungan nantinya juga akan melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab munculnya kayu-kayu gelondongan, termasuk dugaan aktivitas pembalakan liar.
“Terkait investigasi, kami masih butuh waktu utuk melakukan penyelidikan. Tim yang akan melakukan penelusuran terkait sebab musabab terjadinya bencana alam ini. Jadi tunggu waktunya,” ujar dia.
Sampai Senin pagi (8/12) bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar yang berdampak di 52 kabupaten atau kota telah menewaska 929 orang , 5-ribuan luka-luka dan lebih 500-ribu mengungsi.
Selain itu, bencana hidrometeorologi di tiga provinsi sejak 27 November itu juga merusak 148.100 bangunan rumah, 1.200 fasilitas umum, 199 fasiltas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung dan perkantoran serta 405 jembatan.
Sudah terlalu banyak korban jiwa dan harta benda , sarana dan prasarana publik, akibat keserakahan oknum pejabat, politisi dan pengusaha.
Selayaknya hukum yang setimpal harus dikenakan terhadap seluruh pelaku tanpa pandang bulu jika kita tidak ingin melihat lagi bencana serupa. (CNN/ns)
