Islah Megawati – Jokowi jauh panggang dari api

ISLAH politik yang digadang-gadang antara Presiden petahana Joko Widodo dan Ketum  PDIP Megawati Soekarnoputri yang dimediasi oleh kubu koalisi presiden terpilih Prabowo Subianto agaknya sulit diwujudkan.

Indikasinya, dalam Rakernas V PDIP yang akan digelar di Jakarta, 24 – 26 Mei, 2024 Presiden Jokowi dipastikan tidak diundang, dengan alasan helat itu hanya dilakukan secara internal partai.

Ketua Steering Committe Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat (16/5) mengatakan, Presiden Jokowi tidak diundang karena “yang bersangkutan saat ini sibuk atau menyibukkan diri”, begitu pula, mereka juga tidak mengundang Wapres Ma’ruf Amin.

Ma’ruf tidak mempermasalahkan dirinya tidak diundang dan melalui Staf Khususnya, Masduki Baidowi menyebutkan, hubungan antara segenap jajaran pimpinan PDIP dan Wapres sejauh ini baik-baik saja.

Kyai Ma’ruf bahkan mengaku mempunyai sejarah dan hubungan spesial dengan Ibu Mega (Ketum PDIP) saat ia dicalonkan sebagai wapres pada 2019, “ tutur Baidowi.

Sebaliknya, sindiran terhadap Presiden Jokowi pun langsung direspons dengan kalimat menohok oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin yang menyebutkan, diundang atau tidak diundang adalah hak internal PDIP.

Ngabalin juga menolak anggapan Presiden Jokowi “menyibukkan diri” karena namanya juga presiden (wajar saja-red), acaranya (tentunya) padat, seabrek-abrek.

“Saya harap PDIP tidak membuat gaduh karena saat ini situasi (politik) sudah tenang, terlebih lagi, presiden terpilih sudah ditetapkan. Jangan nyebar berita bohong lagi, “ serunya.

Menurut catatan, Presiden Jokowi juga absen pada HUT PDIP 10 Januari lalu bertepatan dengan lawatan kenegaraannya ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Namun sudah menjadi rahasia umum, kerenggangan hubungan antara PDIP dan Jokowi bermula akibat kesan “cawe-cawe” presiden yang sebagai kader partai berlambang banteng itu mendukung paslon presiden Prabowo Subianto dan cawapres, puteranya, Gibran Rakabuming Raka.

Wacana islah antara Megawati dan Jokowi terus mengemuka di media dan didorong sejumlah pihak dalam upaya meredakan ketegangan tensi politik, walau banyak juga yang tidak menghendaki, hal itu berujung bergabungnya PDIP sebagai parpol terkuat di negeri ini dalam pemerintahan Prabowo mendatang.

Alasannya, koalisi yang terlalu gemuk, hanya menyisakan satu parpol oposisi yakni PKS, bisa malah bisa merusak demokrasi di negeri ini karena “check and balances”, tidak berfungsi.

Advertisement