
”TIDAK ada teman atau lawan sejati, yang ada hanya kepentingan yang abadi” ungkap pameo lawas yang terbukti mampu mengubah wajah geopolitik dan geostrategi serta perimbangan militer di kawasan Timur Tengah saat ini.
Presiden AS Donald Trump (22 Oktober) mengumumkan normalisasi hubungan Sudan dan Israel, menyusul kesepakatan serupa yang dilakukan dua negara kaya di Teluk yakni Uni Arab Emirat (UAE) pada 13 Agustus dan Bahrain pada 15 September.
Mesir lebih dulu menandatangani perjanjian damai dengan Israel di Camp David, AS pada 1978, disusul Jordania pada 1994 agaknya di balik pemikiran realistis, perang hanya menimbulkan kerugian dan kesengsaraan, sementara tujuan melenyapkan negara Yahudi dari muka bumi makin jauh dari kenyataan.
Sejak pembentukan negara Israel oleh para diaspora melalui gerakan zionist Yahudi pada 1948, kawasan Timur Tengah seolah tak pernah sepi dari konflik terkait negara-negara Arab vs Israel mau pun isu Palestina.
Tercatat tiga perang besar yang menelan ratusan ribu jiwa termasuk warga sipil antara kubu negara-negara Arab yang dimotori Mesir dan Suriah pada 1948, 1967 dan 1973 yang dimenangkan oleh pihak Israel, ditandai pendudukan sebagian wilayah Mesir, Jordania dan Suriah.
Setelah itu, konfrontasi negara-negara Arab dengan Israel relatif reda, kecuali di ranah politik dimana negara-negara Arab tetap mendukung upaya kemerdekaan Palestina dan pengembalian wilayahnya yang diokupasi Israel.
Namun bangsa Palestina harus memapak jalan terjal untuk menggapai kemerdekaan dn mendapatkan kembali wilayahnya setelah satu demi satu negara Arab pendukungnya “merapat” ke Israel.
Proses normalisasi hubungan Israel – Sudan sempat tertunda karena pemerintah transisi Sudan dipimpin oleh PM Abdalla Hamdok tidak memiliki otoritas untuk melakukannya, dan baru dimungkinkan setelah disetujui oleh parlemen transisi.
Pragmatis dan Realistis
Pertimbangan pragmatis dan realistis agaknya yang mendasari Sudan di tengah keterpurukan ekonomi terutama akibat tekanan AS yang mencapnya sebagai sarang teroris, bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel.
Rezim Sudan dituding AS terlibat pengeboman kedubesnya di Kenya dan Tanzania pada 1998 yang menewaskan 200 orang serta ledakan di kapal perang AS USS Cole di lepas pantai Aden pada tahun 2000.
Selain menghapuskan stigma sebagai sarang teroris, AS juga mengiming-imingi paket bantuan ekonomi bernilai 3,2 milyar dollar AS bagi pemulihan perekonomian Sudan.
Disebut-sebut pula kabar bahwa normalisasi hubungan Israel dan Sudan dimungkinkan berkat kesediaan pemerintah Arab Saudi membantu menalangi uang ganti rugi bagi para korban ledakan di kedubes AS di Kenya dan Nigeria.
Saudi sebagai negara Arab yang kaya dan kuat secara militer sejauh ini menolak membuka hubungan resmi dengan Israel sebelum isu Palestina tuntas, walau secara rahasia juga menjalin kerjasama, misalnya mengijinkan pesawat komersial (El Al) dari Tel Aviv ke Dubai di UEA melintasi koridor udaranya.
Praktis tinggal Iran yang bisa diandalkan kekuatan militernya untuk melawan Israel, sementara Turki yang anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dipimpin AS, agaknya tidak terlalu dicemaskan Israel, karena keduanya sama-sama konco AS.
Persoalannya, apakah isu Palestina yang mengganjal proses perdamaian di Timur Tengah selama ini bisa ditemukan solusinya akibat semakin cairnya polarisasi antara kubu Arab vs Israel dengan bertambahnya negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel? (REUTERS/Berbagai sumber/ns)




