JAKARTA, KBKNews.id – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan telah meminta Biro Pers Sekretariat Presiden untuk segera mencari solusi terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9/2025).
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil menyusul pencabutan kartu liputan atas nama Diana Valencia, jurnalis CNN Indonesia yang disebut mengajukan pertanyaan di luar konteks ketika Presiden Prabowo Subianto pulang dari kunjungan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Ya, kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi, besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras, usai menghadiri rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025) malam.
Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Biro Pers akan menjalin komunikasi dengan CNN Indonesia untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertemuan antara kedua pihak dijadwalkan berlangsung Senin (29/9/2025).
Saat ditanya apakah Presiden Prabowo memberi perhatian khusus atas kasus ini, Pras menekankan bahwa persoalan tersebut cukup berada dalam pengetahuannya.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, mengonfirmasi pencabutan kartu pers istana milik Diana Valencia.
Menurutnya, insiden itu terjadi pada Sabtu (27/9/2025) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden langsung mengambil kartu tersebut di kantor CNN Indonesia.
Titin menyebut pihaknya terkejut dengan langkah itu dan mempertanyakan dasar pencabutan yang dilakukan tanpa keterangan resmi.
CNN Indonesia pun telah mengirimkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi.
“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujar Titin, seperti diberitakan Antara.
Ia juga menegaskan bahwa pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat relevan dan menjadi isu publik.
