PENUNDAAN pekerjaan proyek-proyek strategis nasional akan dilakukan pemerintah guna menekan defisit transaksi berjalan yang memicu sentimen negatif pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS setelah sebelumnya menetapkan kenaikan pajak penghasilan impor atas 1.147 barang konsumsi.
Proyek listrik 12.500 MW yang semula dijadwalkan rampung pada 2019 ditunda sampai 2021 – 2026, sedangkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menyebutkan, baru dua dari 223 proyek strategis nasional rampung hingga Juni 2018, 162 proyek dalam tahap konstruksi dan diharapkan beroperasi pada 2018 dan 2019, enam proyek pada tahap transaksi dan 53 proyek dalam penyiapan.
Langkah pemerintah lainnya, BI mengimbau korporasi dengan stok valas dalam jumlah besar untuk melepas ke pasar dan mengawasi spekulasi pembelian valas (tanpa jaminan) , mengurangi impor barang konsumsi dan menaikkan suku bunga acuan bank (dari 5,25 ke 5,5 persen).
Sebelumnya, keputusan menaikkan sampai empat kali lipat Pph 20 impor yang diumumkan Rabu (5/9) dibarengi rencana penggunaan 20 persen biodiesel (campuran minyak nabati dan minyak sawit – B20) untuk setiap solar mulai 1 September ternyata cukup efektif meredam tren pelemahan rupiah.
Kebijakan menaikkan Pph impor diambil guna memperbaiki defisit transaksi berjalan yang pada Semester I, 2018 mencapai 5,717 milyar dolar AS (2,21 persen dari PDB) dan membengkak lagi menjadi 8,28 milyar (3,04 persen) pada Semester II, 2018, sedangkan perluasan ekspor biodiesel minyak sawit ke pasar China dan penggunaan B20 di dalam negeri diharapkan menghemat empat milyar dolar AS per tahun.
Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Kamis (6/9), nilai tukar rupiah tehadap dolar AS yang sehari sebelumnya mencapai Rp14.927 atau mendekati ambang batas psikologis Rp15.000, mulai rebound menjadi RP14.891 menyusul langkah cepat yang dilakukan pemerintah.
Berdasarkan data Bloomberg, Jumat pagi (7/), nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 24 poin atau 0,16 persen pada level Rp14.869 per dolar AS, sedangkan pada sesi penutupan pukul 15.56 ditutup dengan menguat 73 poin atau 0,49 persen ke level Rp14.820.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan intervensi untuk mengembalikan stabilitas pasar modal jika Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) terkoreksi lebih dalam. IHSHG menguat l,629 persen ke posisi 5.776,095 , Kamis (6/9).
Arus Modal, Belum Bisa Diharapkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, arus modal masih gonjang-ganjing, sehingga pemerintah harus menangani defisit transaksi berjalan karena transaksi modal suit pulih di tengah situasi global yang dinamis.
Sedangkan mengenai strategi impor, menurut dia, bisa berubah sesuai dengan dinamikan ekonomi global. Untuk itu pemerintah akan membentuk tim kerja khusus pengendalian dan pengawasan impor beranggotakan kementerian keuangan, kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menepis kekhawatiran, inflasi bakal melonjak akibat kenaikan Pph 20 impor terhadap 1.147 komoditi, karena menurut dia, pelaku usaha pasti akan menghitung dengan cermat keuntungan mereka sehingga tidak akan menaikkan harga jual di dalam negeri terlalu tinggi.
Enggartiasto juga berjanji untuk terus mengintervensi harga pangan khususnya beras yang sensitif terhadap inflasi melalui operasi pasar.
Pelemahan mata uang sejumlah negara emerging market termasuk rupiah terjadi akibat dampak kebijakan moneter ketat dengan tingkat suku bunga tinggi (5,50 persen) yang diberlakukan The Federal Reserves akhir Juli lalu bertujuan menekan inflasi yang kemudian mendorong pemilik modal di AS menarik dolar mereka yang semula diparkir di luar negeri.
Dibandingkan Lira Turki yang sejak awal tahun sampai 31 Agustus terdepresiasi sampai 43, 9 persen, Peso Argentina 51,7 persen, Rubel Rusia 17,6 persen dan negara-negara G-20 rata-rata 16,6 persen, tekanan terhadap rupiah (8,01 persen) masih dianggap aman, apalagi inflasi juga cukup terkendali (2,13, persen, Januari – Agustus 2018) dan pertumbuhan ekonomi juga cukup baik (5,17 persen pada semester I 2018.
Untuk sementara, nilai tukar rupiah bisa terdongkak naik lagi berkat respons cepat pemerintah melalui sejumlah instrumen dan kebijakan, namun dinamika faktor eksternal dan internal tentu harus terus dicermati, apalagi menjelang pemilu legislatif dan pilpres yang penuh intrik dan politisasi.
