JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) meminta semua pihak untuk bersabar terkait putusan pidana Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015–2022.
“Jadi, mohon bersabar karena perkara itu diajukan banding oleh jaksa sehingga kami tunggu karena dengan diajukan banding maka putusan pengadilan menjadi belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto di Gedung MA, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Yanto menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, tidak ada hukuman pidana hingga 50 tahun untuk kasus korupsi.
“Kalau masalah hukuman yang 50 tahun, hukum positif kita kan mengenalnya minimal setahun, terus maksimalnya bisa penjara seumur hidup. Kemudian, kalau Pasal 2 ayat (1) (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) kan empat tahun, bisa 20 tahun. Atau, seumur hidup dan dalam keadaan tertentu kan bisa hukuman mati,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hukuman mati dapat diberikan dalam kondisi tertentu, seperti tindak korupsi yang terjadi saat bencana alam, krisis moneter, atau perang.
“Jadi, kita tunggu saja putusan banding seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengkritik vonis ringan yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Senin (30/12/2024).
“Kalau sudah jelas-jelas melanggar, mengakibatkan kerugian triliunan, ya, semua unsur, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan ringanlah,” kata Prabowo.
Presiden menekankan bahwa rakyat memahami besarnya dampak tindak pidana korupsi, sehingga vonis yang diberikan seharusnya berat.
“Vonisnya, ya, 50 tahun. Begitu kira-kira,” tuturnya.
