ENAM orang tewas da ratusan luka-luka pada hari ke-5 kerusuhan di Kaledonia Baru, setelah pemerintah Perancis menyetujui amandemen konstitusi yang mengizinkan warga yang setidaknya tinggal 10 tahun untuk memberikan suara dalam pemilu provinsi.
Amandemen tersebut, yang dikhawatirkan oleh beberapa pemimpin lokal dapat melemahkan suara penduduk pribumi Kanak, menjadi penyebab konflik terbaru setelah terjadi perselisihan selama puluhan tahun terkait peran Perancis di kawasan tersebut.
Setidaknya enam orang tewas setelah kerusuhan memasuki hari kelima, yang mengakibatkan mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah, dan jalanan ditutup, sehingga memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan.
Kawasan dengan lebih dari 140 pulau ini merupakan bagian dari Perancis, namun secara geografis berada jauh dari negara itu yakni di barat daya Samudra Pasifik, sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia dan tetangga terdekat pulau Vanuatu dan Fiji.
Perancis pun sudah mengirimkan ratusan personil militer untuk mengamankan wilayah sberang lautannya yang berpenduduk hampir 300.000 orang, 40 persennya adalah suku pribumi Kanak, sedangkan 24 persen berasal dari Eropa.
Kaledonia Baru yang kaya mineral khususnya nikel sebagai bahan dasar baja anti karat dan beterai mobil terbesar ketiga di dunia menjadi ajang perebutan hegemoni antara China dan Barat termasuk Perancis, Australia, dan Amerika Serikat.
Kaledonia Baru adalah salah satu dari lima wilayah kepulauan di Indo-Pasifik yang dikuasai Perancis dan juga bagian rencana Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk meningkatkan pengaruh negara dan pemerintahannya.
Presiden Macron sendiri sebelumnya menyebutkan, ekspansi Perancis di kawasan Pasifik adalah untuk “menjaga keseimbangan kawasan”, tanpa menyebutkan terhadap negara mana.
Namun Oliver Nobetau, peneliti kawasan Pasifik di Lowy Institute, mengatakan sikap keras yang diambil polisi Perancis untuk menghadapi kerusuhan malah bisa menjadi bumerang.
“Perancis sedang mencoba untuk muncul kembali sebagai mitra Pasifik, tapi sikap polisi tidak akan membantu citra tersebut,” katanya.
Oliver yang juga mantan penasihat untuk pemerintah Papua Nugini menilai, proses dekolonisasi di Pasifik sudah diperkirakan terjadi dan juga berisiko menguntungkan bagi China.
Jadi wilayah Perancis
Setelah dijajah Perancis pada abad ke-19, Kaledonia Baru resmi menjadi wilayah negara itu pada tahun 1946, lalu berawal setelah “ledakan nikel” pada 1970-an yang menarik perhatian dunia, konflik antara Perancis dan gerakan kemerdekaan suku Pribumi Kanak.
Perjanjian Nouméa tahun 1998 membantu mengakhiri konflik dengan menjelaskan tahapan menuju otonomi, serta membatasi hak suara bagi suku Pribumi Kanak dan migran yang tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998.
Perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya tiga referendum untuk menentukan masa depan negara tersebut. Tapi ketiganya ditolak.
Berdasarkan ketentuan Perjanjian Nouméa, pemberian suara dalam pemilihan provinsi dibatasi pada orang-orang yang pernah tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, beserta anak-anak mereka.
Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Pribumi Kanak, yang jadi warga minoritas.
Perancis menilai pengaturan tersebut tidak demokratis dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka daerah pemilihan bagi orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.
Presiden Macron mengatakan dia akan menunda pengesahan undang-undang tersebut, dan mengundang perwakilan penduduk wilayah tersebut ke Perancis untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.
Namun, Macron menegaskan, kesepakatan baru harus dicapai pada Juni ini atau ia akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Nasib yang dialami pribumi kadang-kadang memang tidak mengenakkan, baik terjadi akibat kesalahan sendiri mau pun pendatang baru yang berkuasa.
