JAKARTA – Salah satu indikator dari peningkatan kemiskinan di Indonesia adalah kenaikan harga pangan. Hal ini terjadi pada tahun 2006, ketika harga beras naik, angka kemiskinan naik sejumlah satu persen.
Mantan Menteri Perdagangan RI yang juga Peneliti Senior dari Center for Strategic and International Studies Marie Elka Pangestu, mengungkapkan hal tersebut, “Tahun 2006 ada kenaikan harga beras karena telat impor, karena hebohnya politik, jadi kita dianggap tak perlu impor. Apa yang terjadi, kemiskinan naik 1 persen dengan kenaikan harga beras,” katanya di Auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (20/9/2016).
Beruntung menurutnya kala itu pemerintah bertindak cepat yakni dengan menetapkan kebijakan batas produksi dalam negeri untuk melakukan impor bersama Bulog. Kebijakan ini dilakukan tanpa boleh diintervensi oleh kebijakan politik.
“Akhirnya kita keluarkan regulasi stabiliasi harga beras agar tidak dipolitisasi. Pak Budiono waktu itu juga mendorong ada otomatic regulation. Artinya, kalau stok bulog turun, kita harus impor, tidak perlu perdebatan politik,” ungkapnya, dikutip dari Okezone.
Marie pun menuturkan jika kebajikan seperti itu yang saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Bulog dinilai perlu mengeluarkan batas produksi tertentu untuk produksi dalam negeri. Apabila batas produksi tersebut mencapai titik minimal, maka impor memang harus dilakukan.
“Dalam kondisi sekarang, harusnya seperti itu. Jangan karena harga, atau kalau kita disuruh cek jumlah pasokan, kayak daging, kita langsung percaya hasil sensus sapi. Kebijakan ini sangat terkait dengan kenaikan harga yang bisa berujung ke naiknya kemiskinan,” tutupnya.
