SEMARANG – Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah Sarwa Pramana meminta Bupati dan wali kota di seluruh Jawa Tengah diminta segera menetapkan status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Hal itu berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Tengah tertanggal 9 November 2017 mengenai antisipasi dampak musim hujan 2017-2018,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan status siaga darurat bencana itu bertujuan agar penanganan bencana alam bisa cepat, sekaligus sebagai tindak lanjut surat edaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa musim hujan di Provinsi Jateng dimulai November, sedangkan puncaknya pada Desember dan Januari 2018.
Menurut Sarwa, dalam surat edarannya Gubernur Ganjar meminta bupati/wali kota menggelar rapat koordinasi lintas instansi, mengaktifkan posko siaga bencana banjir, dan tanah longsor yang melibatkan TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, serta organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan kebencanaan.
“Yang terpenting adalah bagaimana membangun kebersamaan dengan semua komponen yang ada, utamanya dunia usaha untuk meringankan beban ketika ada dampak bencana,” ujarnya.
“Kepala daerah itukan penanggung jawab utama ketika terjadi bencana, maka mereka harus hadir di kesempatan pertama untuk langsung menggunakan `management insinder` saat kondisi darurat,” katanya.
Curah hujan di Jateng pada Desember 2017 diprakirakan antara 300-500 milimeter atau sangat tinggi sehingga hampir di seluruh kabupaten/kota berpotensi terjadi banjir dan longsor.
Dari daerah-daerah yang rawan bencana selama musim hujan, Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Karangayu, Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Brebes, Kudus, dan Pati menjadi prioritas daerah yang harus diwaspadai banjir serta tanah longsor.
