Jakarta, KBKNews.id – Stabilitas harga barang konsumsi di Indonesia tengah dibayangi ancaman serius menyusul lonjakan harga bahan baku plastik dalam beberapa pekan terakhir. Menanggapi situasi ini, Pemerintah Indonesia bergerak cepat menjajaki sumber impor alternatif dari Afrika, India, hingga Amerika Serikat (AS) guna melepaskan diri dari ketergantungan pasokan Timur Tengah yang terganggu akibat konflik geopolitik.
Krisis ini bermula dari melambungnya harga Nafta, produk sampingan penyulingan minyak mentah yang menjadi “nyawa” bagi industri petrokimia. Sebagai bahan baku utama pembuat etilena dan benzena, nafta diperlukan untuk memproduksi segala hal. Mulai dari kantong plastik, botol minum (PET), pipa PVC, hingga serat sintetis untuk tekstil dan kosmetik.
Efek Domino Konflik Selat Hormuz
Kenaikan harga yang drastis ini merupakan imbas langsung dari memanasnya situasi di Timur Tengah. Penutupan akses atau gangguan di Selat Hormuz telah memutus rantai pasok global, mengingat 54% kebutuhan nafta di Asia bergantung pada negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan ketergantungan Indonesia pada satu kawasan menjadi titik lemah saat terjadi perang.
“Ini bagian dari dampak perang karena salah satu bahan baku utama plastik adalah nafta, yang selama ini kita impor dari Timur Tengah. Pemerintah sekarang tengah mencari alternatif pengganti dari negara lain, seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (1/4/2026).
Namun, Budi mengingatkan pengalihan rute impor ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penyesuaian kontrak, skema logistik baru, hingga kepastian volume suplai memerlukan waktu transisi yang cukup menantang.
Industri Petrokimia dalam Status “Force Majeure”
Dampak kelangkaan ini sudah mulai memukul raksasa industri dalam negeri. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) telah mengumumkan status force majeure atau keadaan memaksa sejak awal Maret lalu. Perusahaan terpaksa mengambil langkah pahit dengan memangkas tingkat operasional pabrik demi memitigasi risiko kerugian yang lebih dalam.
Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Gelombang force majeure juga menghantam perusahaan petrokimia besar di Asia lainnya. Di antaranya Petrochemical Corporation of Singapore, Yeochun NCC dari Korea Selatan, hingga Sumitomo Chemical asal Jepang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyoroti keluhan para pedagang di pasar yang mulai tercekik harga plastik kemasan.
“Kenaikannya sangat luar biasa. Kita harus paham bahwa bijih plastik itu adalah produk turunan dari bahan bakar minyak (BBM), sehingga harganya sangat sensitif terhadap gejolak minyak mentah dunia,” jelas Zulkifli saat memantau harga di Pasar Minggu, Sabtu (28/3/2026).
Diplomasi Ekonomi dan Harapan Normalisasi
Untuk mempercepat solusi, pemerintah telah mengerahkan perwakilan diplomatik di luar negeri untuk berburu pemasok nafta baru. Koordinasi dengan asosiasi industri juga terus diintensifkan agar lini produksi barang-barang kebutuhan pokok yang menggunakan kemasan plastik tidak terhenti total.
Pemerintah berharap dengan adanya diversifikasi sumber bahan baku dari lintas benua, tekanan harga di tingkat konsumen dapat segera melandai. Fokus saat ini adalah memastikan jalur logistik dari Afrika dan Amerika Serikat dapat segera terealisasi untuk mengisi kekosongan stok yang ditinggalkan oleh pemasok Timur Tengah.
