Krisis Politik Myanmar Makin Dalam

Kemelut politik akibat eskalasi perlawanan terhadap junta militer Myanmar terus berlanjut. China minta warganya mengungsi dari Myanmar utara.

KEDUBES China di ibu kota Myanmar, Naypyidaw  memerintahkan seluruh warganya yang berada di wilayah utara negeri Seribu Pagoda itu  mengungsi akibat makin memburuknya situasi keamanan di sana.

Konflik bersenjata sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021 dari partai pemenang Pemilu November 2020 (NLD) terus berlangsung melawan rakyat prodemokrasi dan kelompok perlawanan etnis.

Akun resmi Kedubes China di Naypyidaw (28/12) memita warga negaranya meninggalkan sejumlah wilayah di negara bagian Shan yang berbatasan dengan Provinsi Yunnan di China selatan, Provinsi Bokeo, Laos dan Provinsi Mae Hong song, Thailand harus dihindari oleh warganya.

Di wilayah tersebut terjadi eskalasi konflik terbuka antara rezim junta dengan Aliansi  Tiga Bersaudara (ATB) yang berusaha merebut kekuasaan dari tangan rezim pemerintah.

Di kota Lukkai, khususnya di distrik Kokang yang merupakan pintu masuk ekspor China ke Laos, sejak Oktober lalu terjadi konflik-konflik bersenjata antara pasukan rezim junta dengan ATB terdiri dari Aliansi Tentara Nasional Demokrasi Myanmar (MNDAA), Tentara Arakan (etnis Rakhin) dan Pembebasan Nasional Ta’ang.

Lokasi kota Lukkai lebih dekat dengan China dan penduduknya menggunakan mata uang China renminbi untuk bertransaksi, bahkan anggota kelompok MNDAA juga lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin ketimbang bahasa Myanmar.

Aksi-aksi penipuan melalui daring atau per telpon yang dilakukan oleh para sindikat di Lukkai membuat geram China karena  banyak pelakunya adalah warga negaranya yang memanfaatkan  jaringan seluler China. Menurut Kantor Berita Xinhua, sepanjang tahun 2023 saja ada 31.000 pelaku yang tertangkap di Myanmar dan dideportasi ke China.

Pemerintah China yang sebelumnya mendukung junta militer Myanmar mulai berubah karena permintaan mereka agar junta bersikap keras terhadap para sindikat penipuan tidak digubis sehingga berpaling pada kelompok perlawanan yang bertekad membasminya.

Rezim junta Myanmar yang dikucilkan oleh Amerika Serikat dan Barat termasuk aksi cekal terhadap sejumlah petinggi negara itu dan pembekuan aset-asetnya, tetap bergeming dan bercokol di panggung politik dan pemerintahan.

Sekitar 6.000 korban tewas, ribuan lainnya luka-luka dan belasan ribu dipenjarakan setelah rezim junta berkuasa sejak Febuari 2021, termasuk pimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi (NDL) yang juga peyandang hadiah Nobel, Aung San Suu Kyi yang masih dikenakan tahanan rumah.

ASEAN juga terus berupaya menekan rezim junta Myanmar serta mengupayakan lima usulan solusi yakni dialog inklusif, penghentian kekerasan,  pembentukan utusan khusus dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar dan dibukanya akses bantuan kemanusiaan namun tidak digubris.

Entah sampai kapan junta Myanmar akan bertahan. Time will tell!

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here