ORGANISASI Kerjasama Islam (OKI) mengambil sikap berseberangan merespons keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan akan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke sana.
Sebaliknya, OKI menyeru dunia untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota Palestina yang diduduki (oleh Israel-red) dan menolak serta mengecam keras keputusan Trump “ demikian isi deklarasi sidang darurat OKI di Istanbul (13/12).
Tuan rumah sekaligus pimpinan sidang, Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan menyebutkan bahwa aksi sepihak Trump terkait Yerusalem sekaligus menandai berakhirnya peran AS sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah.
Erdogan mendesak negara-negara lain untuk mengakui kedaulatan Palestina, tidak hanya mengambil sikap netral menyikapi isu tersebut. “Netralitas justeru memicu aksi-aksi kekerasan Israel atas Palestina , “ katanya mengingatkan.
OKI mendesak negara-negara lain menolak pengakuan AS, sedangkan Presiden Jokowi yang hadir menegaskan kembali sikap RI yang konsisten menganggap solusi dua negara (Palestina dan Israel) adalah satu-satunya penyelesaian konflik dan mengakui Jerusalem sebagai ibukota Palestina.
Jokowi juga mengajak negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk tidak mengikuti jejak AS memindahkan kedubes mereka ke Jerusalem dan mendorong OKI menggerakkan negara lain mengakui kedaulatan Palestina.
Sedangkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan nada keras menegaskan, tidak ada perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah selama kedaulatan Palestina tidak diakui.
“Mulai sekarang, Palestina tidak akan menerima peran apa pun yang akan dimainkan AS karena AS sangat bias terhadap Israel, “ tandasnya.
Mahmoud Abbas menilai, pengakuan Presiden Trump merupakan “kado” yang diberikan pada negara Yahudi itu dan seolah-olah Jerusalem adalah wilayah milik AS yang bisa diberikan pada pihap lain.
Namun nada miring terhadap sesama anggota OKI disampaikan Presiden Iran Hassan Rouhani terhadap negara-negara anggotanya yang masih menjalin kerjasama dengan AS dan rezim zionis.
Soliditas OKI diragukan
Soliditas negara-negara OKI memang diragukan mengingat adanya friksi kepentingan, perebutan pengaruh di kawasan Timur tengah atau akibat persoalan sektarian yakni beda paham antara Syiah dan Sunni.
OKI semula kependekan dari Organisasi Konferensi Islam yang didirikan di Maroko, Sept. 1969 beranggotakan 57 negara termasuk RI untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama Islam serta mendorong pembentukan negara Palestina.
Friksi paling tajam terjadi antara Iran yang menganut paham Syiah dan Arab Saudi yang berpaham Sunni dan juga diwarnai perebutan hegemoni antara kedua negara di kawasan ini.
Iran mendukung Qatar yang dikucilkan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, dan dalam konflik Yaman mendukung rezim Ali Abdullah Saleh dan milisi Houthi melawan pengikut mantan Presiden Abdurrabuh Mansour Hadi dukungan Arab Saudi.
Di tengah perang saudara di Suriah, Iran mendukung rezim petahana pimpinan Presiden Bashar al-Assad, sementara Arab Saudi berada di belakang pasukan perlawanan Suriah.
Terkait isu Palestina, sejumlah negara Arab lainnya mencurigai manuver Arab Saudi saat mengundang Presiden Palestina Mahmoud Abbas November lalu yang diduga berkaitan dengan upaya untuk membujuknya agar menerima rencana AS mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.
Saat itu disebutkan bahwa Putera Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman menawarkan Abu Dis di pinggiran Jerusalem Timur yang dibatasi tembok Israel sebagai ibukota Palestina, namun ditolak Presiden Abbas.
Soliditas dan kesatuan langkah negara-negara anggota OKI harus terus ditingkatkan jika berniat tulus memenangkan perjuangan rakyat Palestina.
Perjalanan perjuangan rakyat Palestina agaknya masih jauh (AP/AFP/Reuters/ns)
