JAKARTA (KBK) – Mengusung tema APBN untuk akselarasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM, pemerintah meluncurkan RAPBN 2020. Namun banyak pihak menilai RAPBN tersebut tak memihak takyat miskin. Direktur IDEAS Dompet Dhuafa Yusuf Wibisono mengatakan tak keberpihakan RAPBN kepada rakyat miskin karena APBN 2020 sudah lebih banyak digunakan untuk membayar utang negara, belanja investor dan belanja birokrasi.
Yusuf melihat untuk belanja investor saja pemerintah mesti merogoh APBN hingga Rp 258,0 Triliun, setara dengan belanja untuk rakyat Rp 258,9 Triliun yang terdiri dari infrastruktur, dana desa, subsidi elpiji dan subsidi listrik. Hal serupa juga terjadi pada belanja birokrasi sebesar Rp 39,5 Triliun. Sedangkan belanja untuk rakyat yang meliputi bantuan kesehatan, subsidi PT KAI, penanggulangan bencana dan lain-lain juga berada di angka Rp 39,2 Triliun.
“Jadi seluruh pendapatan yang ada habis untuk membiayai perjalanan dinas dan tak ada sisa untuk rakyat. Dana untuk rakyat hanya bersifat dana sisa saja,” ujar Yusuf dalam paparannya di acara IDEAS Talk bertajuk (Mimpi) Anggaran Untuk Rakyat dan Mengukir Asa, Melambung Utang (17/9).
Sehingga kata Yusuf utang menjadi keniscayaan untuk menutup kebutuhan rakyat. Pemerintah dalam hal ini selalu mendahulukan belanja investor, belanja birokrasi dan dalam 10 tahun terakhir tidak ada perubahan pola anggaran dan justru meningkatkan utang.
 - Mengusung tema APBN untuk akselarasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM, pemerintah meluncurkan RAPBN 2020){kind=link}