JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan larangan impor sampah plastik, yang direncanakan mulai berlaku pada 2025.
Saat berkunjung ke Jakarta Recycle Center (JRC) di Jakarta, Rabu (30/10/2024), Menteri Hanif menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memastikan kebijakan penghentian impor sampah plastik untuk bahan daur ulang dijalankan dengan pengawasan ketat dan tindakan hukum yang tegas.
“Importir-importir yang masih nakal, kami akan turun, kami akan tegakkan aturan terkait dengan konteks ini. Kami akan kenakan pasal-pasal yang memang dibebankan kepada pelanggar seperti ini,” kata Hanif.
Ia juga mengingatkan bahwa mulai tahun depan tidak akan ada lagi impor plastik, mengingat volume plastik di dalam negeri sudah sangat besar dan belum terkelola dengan baik.
Pelarangan ini akan mencakup semua jenis sampah plastik, termasuk yang telah terpilah. Hanif mengajak para importir untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah sampah plastik dengan fokus pada pengelolaan sampah domestik daripada mendatangkan sampah dari luar negeri.
Menurutnya, impor sampah adalah langkah yang tidak bijaksana, dan para pelaku usaha seharusnya bersinergi dalam mengurangi serta mengelola sampah lokal, yang juga akan menjamin ketersediaan bahan baku plastik dan kertas bagi industri.
“Ayo kita sama-sama turun ke hulu penyebab sampah dan kita tangani bersama. Bapak dapat untung, teman-teman dapat untung dari usahanya, juga dapat manfaat dengan mengurangi tekanan sampah di negara kita,” tuturnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, Indonesia menghasilkan 38,2 juta ton sampah, dengan tingkat pengelolaan 61,75 persen. Sampah plastik menyumbang komposisi terbesar kedua sebesar 19,21 persen, di bawah sisa makanan yang mencapai 39,65 persen.
