 mempertegas dukungannya terhadap solusi dua negara, meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penentangannya terhadap pembentukan negara Palestina.){kind=link}
JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempertegas dukungannya terhadap solusi dua negara, meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penentangannya terhadap pembentukan negara Palestina.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres, tetap mendukung solusi dua negara.
“Dukungan Sekretaris Jenderal terhadap solusi dua negara tidak berubah,” kata Dujarric kepada wartawan tentang sikap Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai masalah tersebut, Kamis (18/1/2024), dilansir dari Anadolu.
Dujarric menambahkan bahwa dalam konteks tragedi di Gaza, Guterres meyakini bahwa situasi ini harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengembalikan segalanya ke jalur yang benar.
Tujuannya adalah agar aspirasi, harapan, dan keprihatinan yang sah dari rakyat Israel dan Palestina dapat terpenuhi, sehingga kedua belah pihak dapat hidup berdampingan.
“Dia percaya bahwa di tengah tragedi yang terjadi di Gaza, kita harus menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengembalikan segala sesuatunya ke jalur yang benar sehingga aspirasi, harapan, dan keprihatinan yang sah dari rakyat Israel dan rakyat Palestina dapat terpenuhi, dan pada akhirnya dua sisi hidup berdampingan,” kata Dujarric.
Sebelumnya, Netanyahu menyatakan telah memberitahu Amerika Serikat bahwa ia menolak ide pembentukan negara Palestina dalam skenario pascaperang.
Ia bertekad untuk terus melakukan operasi militer hingga Israel mencapai kemenangan mutlak melawan pejuang Hamas Palestina, meskipun banyak analis meragukan kemungkinannya.
Israel terus melancarkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan lintas batas oleh Hamas, yang disebut Tel Aviv telah menewaskan 1.200 orang.
Akibat serangan Israel, sekitar 25.000 warga Palestina tewas, 62.000 terluka, dan 85 persen penduduk Gaza mengungsi karena kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, 60 persen infrastruktur di wilayah Palestina tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.
