(KBK) – KEMENKO Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar misi sosial dan kemanusiaan di sejumlah wilayah NKRI bagian timur dalam Pelayaran Bhakti PMK 2017.
Dengan kapal TNI-AL jenis Landing Platform Dock KRI Banjarmasin, 150-an peserta dari 44 instansi pemerintah, perusahaan swasta, perguruan tinggi,l yayasan sosial da pramuka untuk mengikuti pelayaran dari 6 Oktober sampai 8 November2017.
PB PMK 2017 adalah misi pelayaran tahunan ke-5 yang digelar Kemenko PMK (sebelumnya Kemenko Kesra) dengan destinasi dan tema serta fokus misi berbeda.
Berangkat dari dermaga Kolinlamil, Jakarta, (6/10), PB PMK 2017 menyinggahi Raha di Kab. Muna, Kotamadya Tual dan Langgur di Kab. Maluku Tenggara, Dobo di Kab. Kepulauan Aru, Agats di Kab. Asmat dan Merauke.
Tim Ikatan Alumni (IKAL-BPPT) membawa kompor biomassa berbahan bakar potongan ranting kayu atau batok kelapa nir-BBM untuk diperagakan dan sebagian dibagikan gratis pada sejumlah wakil warga di kota-kota yang disinggahi.
IKAL-BPPT juga membagikan benih (biji) tanaman kaliandra yang potongan kayunya untuk bahan bakar kompor biomassa, daunnya untuk pakan ternak serta tanaman sorgum manis yang bijinya bisa untuk bahan pangan alternatif.
Tim Bank Indonesia memberikan layanan penukaran uang dan bantuan traktor tangan, LDII membagikan sepeda motor kepada sejumlah da’i dan Yayasan Pondok Kasih membawa buku-buku bacaan dan paket mainan anak-anak.
Persatuan Ahli Gizi (Persagi) membawa 7,5 ton makanan suplemen sumbangan Depkes untuk dibagikan pada balita, anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil.
Sangat disayangkan, sumbangan Depkes untuk menambah asupan nutrisi warga miskin di Agats, Kab. Asmat, Boven Digul, Mappi dan Merauke yang diserahkan melalui pihak ketiga “belum” sampai ke warga yang membutuhkan.
Perusahaan industri kosmetik PT Sari Ayu mengenalkan produknya dan menggelar demo perawatan wajah, sementara Perempuan Berkebaya mendorong busana tradisional Indonesia itu dikenakan di setiap “event” atau kegiatan.
Sarat acara seremoni
Berkaca pada PB PMK 2017, ke depannya, rasanya lebih tepat jika bantuan disampaikan langsung pada masyarakat yang membutuhkan ketimbang diserahkan secara simbolis melalui pemda-pemda atau pihak ketiga lainnya.
Lagipula, jika hanya untuk diserahkan melalui pemda setempat, tidak perlu rasanya dilakukan misi pelayaran. Barang-barang bantuan cukup dikirim saja ke alamat tujuan dengan kapal kargo atau jasa pengiriman barang lainnya.
Akibat lemahnya koordinasi antara Kantor Kemenko PMK, Pemda, peserta (donatur) dan penerima program atau bantuan di wilayah yang dituju PB PMK 2017, ujung-ujungnya, seperti biasa, terjadi saling salah-menyalahkan di antara mereka.
Selain itu, relatif singkatnya waktu – dua sampai tiga hari di tiap lokasi – memang tidak memungkinkan bagi peserta untuk menjangkau atau menggelar program langsung ke tempat yang jauh dari dermaga kapal sandar atau lego jangkar.
Selain tersita acara penyambutan, jamuan atau program Pemda setempat, masalah teknis seperti pasang-surut laut juga ikut mempengaruhi jadwal kedatangan atau keberangkatan kapal serta kegiatan bongkar-muat, sehingga berdampak bagi kegiatan di lapangan.
Komitmen dan keterlibatan pejabat PMK terhadap susbtansi dan tujuan misi perlu diperbaki, hingga tidak muncul pergunjingan di kalangan peserta atau saling salah-menyalahkan antarinstansi atau antar pejabat sesama instansi.
Beredarnya pergunjingan karena ditolaknya permintaan seorang pejabat menggunakan heli di KRI Banjarmasin karena tidak sesuai prosedur, hanya salah satu contoh perilaku tidak amanah pada event misi sosial dan kemanusiaan itu.
Sejak proses awal sampai akhir, supervisi agaknya dilakukan sekadarnya, sedangkan yang lebih difokuskan adalah seremoni-seremoni penyambutan kedatangan peserta PB PMK 2017 di daerah-daerah yang disinggahi.
Proses penunjukan peserta agaknya juga tidak melalui seleksi secara benar, begitu pula penetapan program dan jenis bantuan serta penunjukan calon penerima bantuan di daerah-daerah, tidak berdasarkan skala prioritas.
Selayaknya, penetapan program dan bantuan didasari prioritas kebutuhan warga dan wilayah yang tentu berbeda satu dan lainnya. Rekomendasi bisa dari pusat (Kemenko PMK), pemda sebagai pendamping di lapangan, peserta atau permintaan dari calon warga penerima bantuan.
Lebih parah lagi, karena tidak didisain untuk program penyerahan langsung kepada penerima, barang-barang bantuan lebih banyak dititipkan ke dinas-dinas pemda setempat melalui upacara-upacara simbolis.
Bagaimana memastikan bantuan agar benar-benar tepat sasaran dan juga tetap waktu ? Wallahualam!, dan mungkin saja bantuan tidak pernah sampai ke tangan yang berhak. Jika ini terjadi, bagaimana melacaknya dan apa pula sanksinya?
Komunikasi dan Koordinasi
Komunikasi dan koordinasi antara pusat (PMK) dan pemda-pemda yang akan disinggahi, peserta dan penerima bantuan kurang terjalin baik. Selayakya updating terus dilakukan hingga hari “H” agar para pihak well-informed setiap kali ada perubahan jadwal program.
Sebagian pemda tampaknya memilih “jalan” sendiri-sendiri, mungkin akibat ketidakjelasan arahan, komunikasi atau instruksi dari pusat.
Ada pemda yang ngotot agar barang-barang bantuan diserahkan kepada mereka, tidak langsung pada penerima bantuan, padahal, selayaknya Pemda hanya menjadi pendamping, mengawal agar bantuan sampai ke tangan penerima.
Jumlah peserta dan volume barang bantuan tidak disesuaikan dengan kapasitas
muat kapal, hingga terjadi idle capacity, padahal KRI Banjarmasin berbobot 7.300 ton dengan panjang 125 dan lebar 22 meter mengosumsi 30 ton bahan bakar setiap 24 jam pelayaran. Artinya, pemanfaatan ruang kapal tidak optimal.
Sejumlah pejabat PMK secara estafet mengikuti pelayaran dari Jakarta atau terbang untuk sekedar memberikan sambutan di salah satu destinasi, kemudian pulang.
Dalam pelayaran pulang dari pelabuhan Makassar, memang masih ada seorang pejabat Kantor PMK yang berada di atas kapal sampai Jakarta.
Sementara itu, manfaat misi PB PMK selayaknya tentu tidak hanya bagi warga penerima program atau bantuan, tetapi juga bagi para peserta PB PMK.
Alangkah bermanfaatnya, jika selama 34 hari pelayaran, para peserta yang berlatar belakang disiplin ilmu dan profesi berbeda mendapat pencerahan dari wokshop, diskusi atau sarasehan untuk membahas segala persoalan bangsa.
Memang ada diskusi yang digelar oleh peserta misalnya tentang kompor biomassa dengan narasumber Prof. Henky dari IKAL-BPPT dan tentang fotografi dan travelling oleh seorang peserta lainnya, Bolang Sutiknyo.
Mengingat misi tersebut juga dikait-kaitkan dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi, akan lebih bermanfaat jika selama pelayaran, panitia meggelar sarasehan, dialog atau seminar tentang hal itu atau isu lain berupa pencerahan bagi peserta.
Yang menarik, justeru acara bersama di geladak heli yang digelar peserta dan ABK KRI Banjarmasin yang antara lain menampilkan acara “mode show” peragaan seragam upacara atau dinas ABK . Para ABK beraksi di panggung mengenakan seragam dinas upacara, dinas lapangan, provost, petugas mesin atau pakaian selam dan pemadam api bersama pasangannya (sesama ABK atau para peserta)
Acara tersebut berhasil mencairkan suasana kehidupan militer ABK dan peserta yang notabene warga sipil, merefleksikan kemanunggalan TNI dan rakyat.
Semoga penyelenggaraan pelayaran bhakti mendatang lebih baik dan lebih banyak manfaatnya bagi warga di lokasi yang disinggahi.
***Nanang Sunarto, pensiunan wartawan ANTARA, peserta Tim IKAL-BPPT )
