BERLIN – Seorang pejabat senior Jerman yang dekat dengan Kanselir Olaf Scholz, Nils Schmid, mengecam rencana mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin mengusir warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi kejahatan perang besar.
“Kami menolak kemungkinan itu. Hal tersebut akan menjadi kejahatan perang besar,” kata Schmid, anggota parlemen senior dari Partai Sosial Demokrat (SPD) Jerman kepada Anadolu.
Schmid menegaskan bahwa solusi yang harus ditempuh bukanlah pengusiran, melainkan negosiasi menuju solusi dua negara.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun SPD mendukung hak Israel untuk membela diri, mereka tetap mengharapkan pemerintah Israel menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.
“Rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan hidup bermartabat di negara mereka sendiri,” ujarnya, seraya menekankan bahwa konflik Gaza tidak dapat diselesaikan secara militer dan memerlukan upaya diplomasi yang lebih kuat.
Pemilu Jerman dan Tantangan Hubungan dengan AS
Menjelang pemilu Jerman pada 23 Februari, survei menunjukkan SPD hanya mendapatkan 16 persen dukungan, tertinggal jauh dari blok kanan-tengah Uni Demokrat Kristen (CDU/CSU) yang memperoleh 29 persen suara.
Karena CDU/CSU kemungkinan tidak akan meraih mayoritas parlemen, diperkirakan mereka akan membentuk koalisi dengan SPD demi menciptakan pemerintahan yang stabil.
Schmid, yang juga juru bicara urusan luar negeri kelompok parlemen SPD, mengakui bahwa mengelola hubungan dengan AS di bawah kepemimpinan Trump akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Jerman mendatang.
“Kami, sebagai Sosial Demokrat dan sebagai warga Eropa, harus mempertahankan tatanan berbasis aturan internasional serta hukum internasional. Kami berharap sahabat-sahabat kami di Amerika, yang telah membantu membangun tatanan ini, juga akan berkontribusi dalam mempertahankannya,” kata Schmid.
Namun, ia menilai bahwa Trump lebih memilih menegosiasikan ulang aturan internasional dibandingkan menerapkannya.
“Trump ingin membuat kesepakatan sendiri daripada mengikuti aturan yang ada, dan ini mengubah cara diplomasi AS dijalankan. Hanya negara besar yang bisa bertahan tanpa aturan, sementara sebagian besar negara membutuhkannya. Oleh karena itu, kami akan terus mempertahankan tatanan ini,” tuturnya.
Harapan Jerman terhadap Hubungan Trans-Atlantik
Kebijakan luar negeri Trump yang kontroversial sejak awal masa kepemimpinannya telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai ibu kota Eropa.
Beberapa kebijakannya, seperti rencana membeli Greenland dari Denmark, tarif perdagangan terhadap barang-barang Eropa, serta tuntutan peningkatan belanja pertahanan sekutu-sekutu NATO hingga 5 persen dari PDB, semakin memperumit hubungan trans-Atlantik.
Selain itu, keputusan Trump menarik AS dari berbagai organisasi PBB dan menghentikan pendanaan untuk program internasional juga menjadi sumber kekhawatiran.
Schmid berharap, Jerman dapat menemukan titik temu dengan pemerintahan Trump dengan fokus pada kepentingan bersama.
“Saya pikir, di kedua sisi Atlantik, ada ketertarikan yang semakin besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan berinvestasi dalam teknologi modern. Saya yakin agenda pertumbuhan bersama seharusnya menjadi fokus utama dari kepentingan kita bersama,” tuturnya.
