.PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih mampu mengendalikan dampak bencana yang terjadi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa meminta bantuan asing.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).
Dalam rapat kabinet itu, Prabowo menyinggung ada pihak yang teriak-teriak agar bencana di Sumatera ditetapkan bencana nasional. Ia memastikan situasi bencana di tiga provinsi masih terkendali.
“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Situasi terkendali. Saya monitor terus,,” kata Prabowo.
Ia memastikan, pemerintah telah mengirim kekuatan penuh untuk menangani bencana. Saat ini pemerintah juga mulai menyusun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Prabowo akan membentuk Satgas atau Badan khusus untuk mengurus pemulihan pascabencana.
“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujarnya.
Pembangunan rumah disegerakan
Sementara itu, presiden juga sudah meminta Menteri Perumahan agar pembangunan disegerakan. “Begitu saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mulai hari Minggu ini kita sudah akan mulai membangun 2.000 rumah.
Prabowo pun memastikan APBN mampu membiayai seluruh pemulihan. Hal itu berkat dari efisiensi yang dilakukan pemerintahannya sejak awal tahun.
“Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Uangnya ada karena di awal pemerintah yag saya pimpin, kita berhasil menghemat ratusan triliun,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan, negara hadir secara nyata melalui pengerahan besar-besaran aparat dan alutsista. Sebanyak 50 ribu personel TNI-Polri dikerahkan ke lokasi bencana untuk melakukan penanganan.
Operasi lapangan tersebut didukung lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari dari berbagai titik, termasuk dari Pangkalan Udara Soewondo Medan, Sumut, dan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk mendukung distribusi logistik, evakuasi, serta menjangkau wilayah-wilayah yang belum dapat diakses jalur darat.
Selain itu, 1.000 unit alat berat telah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih dan air minum, serta toilet portabel. Sebanyak 50 jembatan Bailey akan dibangun, tujuh jembatan telah rampung.
Akses jalan darat di sebagian besar wilayah telah kembali pulih, meskipun masih terdapat beberapa daerah yang terisolasi akibat kondisi alam.
Perlu waktu dan kehati-hatian
Prabowo menegaskan bahwa pemulihan membutuhkan waktu dan kehati-hatian, terutama terkait keselamatan jaringan listrik di wilayah yang masih tergenang.
“Kita tidak bisa menyelesaikan semua dalam tiga atau lima hari. Mungkin perlu dua sampai tiga bulan baru benar-benar normal. Namun alhamdulillah, sebagian besar listrik sudah menyala dan terus kita percepat dengan tetap mengutamakan keselamatan,” katanya.
Prabowo menambahkan bahwa seluruh kementerian terkait terus berada di lapangan, termasuk Kementerian PU, PLN, Kementerian Kesehatan, serta BMKG yang terus memberikan peringatan dini terkait dinamika cuaca ekstrem di kawasan.
Layangkan Surat ke PBB
Sementara itu, pemprov Daerah Istimewa Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga PBB terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana pascabanjir dan longsor yang terjadi di sana.
Merespons hal itu, Mendagri Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan tersebut. “Nanti kita pelajari,” kata Tito, dilansir Antara, Selasa (16/12).
Hal itu disampaikan Tito Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam usai Sidang Kabinet Paripurna, namun ia tidak banyak berkomentar saat diminta pendapatnya mengenai surat permintaan bantuan kepada PBB itu.
Tito juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan asing tersebut. “Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” kata Tito.
Sementara Jubir Pemprov Aceh Muhammad MTA membenarkan Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) yang memiliki pengalaman dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
“Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Dia menyebut setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi.
Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini.
Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” kata Muhammad.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumut dan Sumbar pada 25 November 2025.
Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi mencapai 1.053 jiwa, dan 206 warga dinyatakan hilang. Kemudian, jumlah pengungsi, per 15 Desember, mencapai 608.940 orang.
Masih banyak “PR” yang harus dilakukanuntuk merehabilitasi sarana dan prasaraa publik yang rusak diterjang banjir dan longsor, begitu pula untuk memulihkan trauma dan roda-roda ekonomi rakyat.
