JAKARTA, KBKNEWS.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor.
Tito menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu surat tersebut. Tito mengaku belum membaca secara detail surat permintaan bantuan yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Aceh kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Ia juga belum mengetahui bentuk bantuan yang dimohonkan dalam surat tersebut.
“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya, dikutip detikcom.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA membenarkan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF. Menurutnya, kedua lembaga PBB tersebut memiliki pengalaman panjang dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, terutama pascabencana tsunami Aceh 2004.
“Karena mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka kami meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat sedikitnya 77 lembaga dan 1.960 relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Aceh. Lembaga tersebut berasal dari organisasi non-pemerintah lokal, nasional, hingga internasional.
Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025. Hingga 15 Desember 2025, tercatat 1.030 orang meninggal dunia, 206 orang hilang, dan sebanyak 608.940 warga mengungsi.
 terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor.){kind=link}