
MAKIN banyak penduduk negara-negara maju di Asia yakni Jepang, China dan Korea Selatan yang enggan untuk menikah karena berbagai alasan seperti takut repot ngurus anak, mengejar karier atau lebih bebas ngejomblo.
Keengganan warga menikah, a.l  tercermin dari liputan acara festival kasih sayang oleh Al Jazeera di Mianyang, Provinsi Sichuan, China yang batal karena pasangan yang ingin menikah sedikit.
Hari kasih sayang di China, Festival Qixi, adalah saat tepat bagi pasangan untuk menikah. Festival yang dirayakan setiap hari ketujuh di bulan tujuh dalam kalender lunar ini adalah perayaan cinta dalam mitologi China
Namun, masalah yang dihadapi dalam perayaan kali ini, yakni hanya sedikit pasangan yang datang untuk mendaftarkan pernikahan sehingga siaran langsung yang awalnya ditujukan untuk merayakan hari kasih sayang itu terpaksa dibatalkan.
Pemerintah kota setempat membantah laporan, hampir tidak ada pernikahan yang dicatatkan pada hari istimewa tersebut, namun  bantahan tersebut “terlambat” karena aula pencatatan pernikahan yang kosong di Mianyang sudah terlanjur viral di medsos  China.
Data resmi menunjukkan, angka pernikahan di China menurun drastis. Pada 2013, jumlah orang yang menikah  sekitar 13,5 juta pasangan, namun, pada 2022 angka tersebut turun menjadi hanya 6,8 juta.
Tidak hanya itu, data juga menunjukkan, masyarakat China rata-rata menikah lebih lambat, angka perceraian meningkat, dan jumlah orang yang memilih untuk melajang semakin banyak.
Menurut data resmi dari kmenterian urusan sipil, pendaftaran pernikahan di China menurun dalam sembilan bulan pertama pada 2024.
Selama tiga kuartal pertama tahun ini, 4.747 juta pasangan terdaftar secara nasional. Itu adalah penurunan tahun-ke-tahun hingga 943.000, menurut perhitungan data Reuters.
Ketidakpastian ekonomi, dan biaya hidup tinggi di China memaksa banyak pasangan muda menunda pernikahan, sebuah tanda meresahkan bagi para legislator yang telah mendorong kebijakan untuk meningkatkan populasi.
Warga Jepang enggan menikah
Penduduk negara raksasa ekonomi dunia, Jepang yang tidak ingin menikah mencapai 25,6 persen, atau lebih seperempat kaum lajang dan hampir sama dengan temuan survei kesetaraan gender yang digelar pemerintah Jepang tahun lalu.
Pemerintah Jepang saat ini sedang berupaya untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran dan kekurangan tenaga kerja di negaranya.
Survei terbaru pada September lalu  mencakup 1.200 dewasa lajang yang belum pernah menikah menunjukkan, 19,4 persen responden perempuan dan 23,7 persen laki-laki berusia 20-an di Jepang menganggap menjalin hubungan romantis hanya membuang-buang waktu dan uang.
Survei menemukan bahwa responden laki-laki berusia lebih tua lebih sedikit yang menganggap menjalin hubungan romantis sebagai hal yang tidak berharga.
Namun, persentase responden perempuan berusia 30-an tahun yang menganggap menjalin hubungan romantis sebagai hal yang tidak berharga meningkat tajam dari 14,6 persen pada 2021 menjadi 23,6 persen pada 2023.
Di antara laki-laki dari semua kelompok umur yang tidak ingin menikah, sebanyak 42,5 persen menyebutkan tekanan finansial dalam kehidupan rumah tangga sebagai alasan utama.
Sementara bagi perempuan, sebanyak 40,5 persen responden mengatakan mereka tidak ingin mengkompromikan kebebasan dan kemandirian mereka.
Meskipun 46,1 persen dari seluruh responden mengatakan mereka ingin menikah, trennya menunjukkan penurunan, yakni 55,4 persen pada 2017 dan 52,6 persen pada 2021.
Di antara responden berusia 20-an, 44,3 persen perempuan dan 34,6 persen laki-laki mengatakan mereka hanya akan berkencan dengan seseorang dengan tujuan mencari pasangan hidup.
Dubes Kanasugi Kenji menyebut angka kelahiran Jepang 1,4 per Perempuan, lebih rendah dari Amerika Serikat (1,6), Indonesia (2,2), atau Jerman (1,5) mengacu data Bank Dunia 2020.
Menurut pandangan Dubes Kenji, para pemuda Jepang nyaman hidup sendiri sehingga merasa repot jika menikah, punya anak da mengurusnya.
“Jadi mereka lebih suka tetap single dan menikmati hidupnya. Mungkin. Itu tebakan saya. Saya terlalu tua untuk mengetahui perasaan anak-anak muda,” ia menambahkan.
Menurut Dubes,  pemerintah Jepang terus berusaha agar para pemuda negaranya mau untuk menikah. Pada 2020, Kyodo News melaporkan, pemerintah Jepang telah menawarkan skema bantuan finansial bagi orang-orang yang baru menikah.
Terkait isu sekolah, Dubes Jepang itu menilai istilah “penutupan” kurang tepat, sebab sekolahnya sebetulnya digabung, meski jumlah sekolah Jepang memang berkurang akibat kekuarngan murid seiing turunnya angka kelahiran.
Jepang diterpa penurunan angka kelahiran akibat banyaknya warga yang  tidak mau menikah dan membesarkan anak.
Saking rendahnya angka kelahiran, Perdana Menteri Fumio Kishida memprediksi pada 2030, jumlah anak muda di Jepang hanya akan mencapai setengah.
Survei Nippon Foundation mencatat, di antara 1.000 anak muda berusia 17-19 tahun, 60 persen pria dan wanita mengaku ingin menikah, namun saat  ditanya apakah benar-benar akan menikah, hanya 19,2 persen pria dan 13,7 persen wanita pasti melakukannya.
Angka kelahiran rendah di Korsel
Korea Selatan kembali alami krisis demografis setelah data baru mengungkap rendahnya tingkat kesuburan di negara yang dijuluki negeri ginseng ini.
Menurut statistik yang dirilis baru-baru ini oleh Statistik Korea, terdapat 249.000 bayi yang lahir pada 2022 silam. Jumlah ini merupakan penurunan  4,4 persen dari dalam tiga tahun berturut-turut di mana angka kematian telah melampaui angka kelahiran di negara ekonomi keempat terbesar di Asia itu.
“Jumlah rata-rata bayi yang diharapkan per wanita Korea Selatan selama masa reproduksinya turun menjadi 0,78 pada tahun 2022, turun dari 0,81 setahun sebelumnya,” kata laporan tersebut, dilansir dari Al Jazeera.
Ini merupakan rekor terendah yang pernah dialami sejak 1970, menjadikan Korea Selatan satu-satunya negara di dunia dengan tingkat kesuburan di bawah satu.
Tercatat bahwa populasi Korea Selatan mulai menurun untuk pertama kalinya pada 2021, dan diproyeksikan akan turun lebih jauh menjadi 38 juta pada 2070.
Lebih lanjut, para ahli mengatakan angka kelahiran harus mencapai setidaknya 2,1 untuk menjaga populasi negara itu stabil dengan 52 juta jiwa.
Beberapa dekade lalu, banyak negara menggalakkan program Keluarga Berencana untuk menekan populasi penduduknya, namun kini sebagian malah khawatir kekurangan SDM untuk mengisi pekerjaan yang tersedia




